Redaksi ;
Dirilis ole Alzier Dianis Thabranie
Berikut HOT ISU yang berkembang pagi ini :
- Wacana pelonggaran atau relaksasi PSBB yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD panen kritik. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan relaksasi PSBB. Ia mengakui, memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, semua itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang mengancam kesehatan dan keselamatan orang banyak.
Politisi Golkar ini mengingatkan, sebelum penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan atau dihentikan, maka jangan dilakukan relaksasi PSBB. Ia menilai, sekarang ini kecepatan penularan virus Corona belum bisa dikendalikan. Hingga 2 Mei 2020, penambahan pasien positif Corona masih cukup tinggi yakni 292 orang, sehingga relaksasi PSBB bukan langkah yang tepat. - Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah menyadari masyarakat akan mengalami stres jika terlalu dikekang. Karena itu, pemerintah saat ini sedang memikirkan pelonggaran atau relaksasi PSBB. Menurut dia, relaksasi PSBB bukan berarti melanggar protokol kesehatan terkait virus Corona.
“Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB,” kata Mahfud. - Waksekjen Partai Demokrat Irwan mengkritik, yang bikin masyarakat stres bukan kebijakan PSBB, melainkan ketidakmampuan negara menjamin biaya hidup masyarakat selama PSBB. Menurut dia, pemerintah seharusnya memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi yang tegas, hanya bersifat imbauan, sehingga tidak efektif.
Irwan menilai, munculnya wacana pelonggaran PSBB membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memutus mata rantai penyebaran virus Corona. “Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat bebas beraktivitas,” kata Irwan kepada wartawan, Minggu (3/5). - Ketua II Gugus Tugas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto menilai, antisipasi penyebaran Corona tak boleh kendor karena masih banyak kasus baru yang muncul di Ibu Kota. Sampai saat ini, fakta menunjukkan bahwa setiap hari masih muncul banyak kasus baru COVID-19 di Jakarta. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 tidak boleh menurun. Ia mengimbau masyarakat lebih disiplin mematuhi aturan PSBB.
- Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut masyarakat akan stres jika terlalu dikekang. Dedie meminta Mahfud menjelaskan aturan mana yang membuat masyarakat merasa dikekang.
“Coba tanya pengekangan di mana? Coba tanya Pak Mahfud Md, dikekang nggak? Sekarang mau ke mana (saja) bisa kan? Nggak ada tuh dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar tentara. Nggak ada kan?” kata Dedie, Minggu (3/5). - Tenaga Ahli Utama KSP Dany Amrul Ichdan mengatakan, relaksasi PSBB bisa dilakukan jika penurunan kasus Corona di Indonesia signifikan. Yang berhak menyatakan penurunan status itu adalah Menteri Kesehatan setelah mendapatkan laporan pengusulan dari pemerintah daerah, dan ada protokol baru di bawah PSBB terhadap program relaksasi tersebut.
“Secara protokol karantina kesehatan masyarakat, relaksasi hanya bisa dilakukan jika terdapat tren penurunan dalam kerangka epidemiologis yang dapat dicerminkan. Salah satunya lewat model statistik yang dapat dijadikan tren model, ini dalam kerangka ilmu public health tentu memakan waktu paling tidak 14 hari setelah tren awal penurunan,” ujar Dany, Minggu (3/5).
- Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) mengatakan tidak masalah pemerintah memikirkan pelonggaran PSBB, asal jangan diimplementasikan dalam waktu dekat. “Boleh saja sih dipikirkan, asal jangan segera diimplementasikan,” kata Tim Pakar FKM UI Pandu Riono.
- Peneliti Transparancy International Indonesia (TII) Alvin Nicola menduga kedelapan platform digital terpilih merupakan hasil dari proses persaingan usaha yang tidak sehat. Dia mendorong supaya program Kartu Prakerja dievaluasi dan dihentikan.
“Konkretnya, batalkan wacana penambahan anggaran program kartu Prakerja untuk penanganan Covid-19 lainnya dan merealokasikan anggaran seluruhnya untuk memberikan bantuan ke warga rentan miskin dan, atau pemenuhan alat kesehatan,” tegasnya. - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19. Masyarakat butuh bansos langsung, bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis.
Menurut Uchok, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengarkan kritik publik. Uchok mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke permukaan seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas.
“Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung,” tegas Uchok. - Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Aviliani, mengatakan, sebaiknya program Kartu Prakerja diberikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah karena daerah yang lebih tahu data dan karakteristik warganya.
Aviliani menambahkan, tidak semua korban PHK di daerah bisa memakai dan memiliki akses internet, yang menjadi syarat pelatihan Kartu Prakerja dan tidak semua memiliki komputer untuk mengakses program itu. Oleh karena itu, sebaiknya anggaran Kartu Prakerja diberikan saja ke pemerintah daerah. - Praktek tidak sehat Ruangguru mulai terungkap. Salah satu pengajar di Ruangguru, Prita Kusumaputri mengajukan protes kepada tim Skill Academy (SA) Ruangguru karena pelajaran pelatihannya — kelas jurnalistik, red — dimasukkan secara sepihak dan diam-diam ke program Kartu Pra Kerja.
Prita mengaku keberatan kelas jurnalistik yang dia buat masuk ke paket ‘Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona’ Kartu Pra Kerja. Dia mengatakan tidak ada pemberitahuan dari pihak SA atau Ruangguru bahwa kelasnya akan masuk ke dalam program Pra Kerja. - Pihak Ruangguru langsung merespon melalui PR-nya. Dikatakan, kelas itu — kelas jurnalistik, red — sudah ditarik dari program Kartu Pra Kerja per 2 Mei 2020. ‘’Kami putuskan bahwa kelas tersebut tidak akan ditawarkan untuk peserta Kartu Pra Kerja mulai dari tanggal 2 Mei 2020. ’Kerja sama yang dilakukan dengan Prita Kusumaputri telah berlangsung sejak 2019,’’ kata Public Relation Lead Ruangguru Sekar Krisnauli saat dikonfirmasi wartawan, Mingu (3/5).
Sekar Krisnauli menambahkan pihak Ruangguru memahami situasi Prita yang meminta video pelatihannya ditarik. Pihak Ruangguru telah menarik kelas itu dari program Kartu Pra Kerja. ‘’Kami juga berusaha memahami atensi publik yang mungkin dilalui oleh Saudari Prita, dan permintaannya untuk menarik kelas tersebut,” ujarnya. - Penolakan terhadap rencana kedatangan 500 TKA asal China makin menggelinding. Penolakan DPRD Provinsi Sultra dikongkretkan lewat pengiriman surat resmi kepada Presiden Jokowi. Surat bernomor 160/371 tanggal 30April 2020 yang diteken Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh menyatakan dengan tegas soal penolakan terhadap kedatangan 500 TKA asal Cina ke Konawe, Sultra.
Tembusan surat tersebut dikirim ke Ketua DPR, Menko Kemaritiman dan Investasi, Mendagri, Menlu, Menkumham, Menaker, dan Menhub. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh membenarkan surat penolakan itu. ” Iya. Sudah di-fax, dikirim dan ada yang antar, jadi semua sudah memenuhi syarat, termasuk Pak Ali Mochtar Ngabalin minta di WA. Sejak kemarin sudah,” tegas Abdurrahman, Sabtu (2/5).
Plt Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, Trio Prasetio Prahasto memastikan, surat itu rencananya akan diantar ke Gedung Istana Negara pekan depan. “Senin depan rencananya, kemungkinan Kabag Persidangan yang antar ke Jakarta,” ujarnya.
- Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Ardin dan Bupati Konawe, Kerry Syaiful juga menolak kedatangan 500 TKA asal Cina untuk bekerja di PT VDNI dab PT OSS yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Ardin mengungkapkan alasan DPRD Kabupaten Konawe menolak kedatangan TKA tersebut. Yakni, banyaknya tenaga kerja lokal yang di-PHK dan dirumahkan di tengah pandemi corona, kok ini malah mendatangkan ratusan TKA dari Cina. “Ini kan aneh, tenaga lokal dirumahkan tapi mau datangkan ratusan TKA, keadilannya mana,” ujarnya.
Bupati Konawe Kerry Syaiful menyayangkan bila TKA tersebut didatangkan, padahal saat kedatangan 49 TKA asal Cina tempo hari juga mendapat banyak kecaman. “Kita ini bingung, kasian warga Konawe jika 500 TKA itu datang, kita kan tidak tahu kalau ada yang terjangkit corona. Selain itu, tenaga kerja kita kan masih banyak, kenapa harus datangkan dari luar,” katanya.
- Wali Kota Kendari Sulkarnain menegaskan, pihaknya akan menutup akses pintu gerbang Kota Kendari, Sultra yang bakal dilalui setiap orang dari Bandara Halu Oleo menuju Kabupaten Konawe. Ini terkait rencana kedatangan 500 TKA China saat pandemi Corona.
“Kami Pemerintah Kota Kendari insyaallah solid dan didukung oleh seluruh masyarakat untuk menutup pintu gerbang Kota Kendari untuk kunjungan TKA selama masa pandemi corona,” kata Sulkarnain, Minggu (3/5).
Ia menyadari kedatangan 500 TKA yang sedang menjadi pembicaraan publik saat ini sudah memenuhi syarat administrasi ataupun keimigrasian. Tapi, yang perlu dipikirkan adalah perasaan warga yang diimbau untuk tetap berada di rumah, kok membiarkan TKA seenaknya memasuki Konawe? Ia berharap pemerintah pusat mengambil keputusan yang lebih bijak lagi dalam menyetujui kedatangan 500 TKA di Sultra.
- Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak Presiden Jokowi bertindak tegas, menolak rencana masuknya 500 TKA asal China untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut Syarief, kedatangan 500 TKA ini akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka kehilangan pekerjaan dan sengsara hidupnya. - Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya menegaskan, harusnya pemerintah mentaati aturan tentang larangan kedatangan warga negara asing saat pandemi Corona. Ia menanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab jika TKA tersebut terjangkit Corona?
“Soal TKA PT VDNI ini harus dicek baik-baik. Urusan tenaga kerja asing ini bukan sekedar imigrasi kasih ijin. Coba periksa, apa benar sudah ada pengajuan izin ke Kementerian Tenaga Kerja,” tanya Willy Aditya, Sabtu (2/5).
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana 500 TKA asal China yang akan dipekerjakan di PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. KSPI menyebut pemberian izin masuk TKA dari Cina tersebut menyalahi aturan soal larangan orang asing masuk ke Indonesia saat pandemi COVID-19.
“Ini melanggar status bencana yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, di mana saat pandemi corona orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika tahu 500 TKA asal Cina diizinkan bekerja ke Indonesia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Minggu, (3/5). - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Gerak BS kembali memfasilitasi rapid test terhadap pengurus dan anggota Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, anggota Motor Besar Indonesia (MBI), Garda Ojol, dan Laskar Merah Putih.
Rapid test yang diikuti 200 orang ini dilakukan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19, sekaligus sebagai bagian gotong royong membantu negara memerangi COVID-19. ‘’Alhamdulilah dari hasil rapid test seluruhnya negatif. Namun demikian bukan berarti mereka bisa bebas melakukan apapun sesuka hati,” katanya di Jakarta, Minggu (3/5). - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ormas Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Forum Komunikasi Ustadzah DKI dan para anak yatim di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sebagai bentuk gotong royong pada bulan Ramadhan di tengah wabah Covid-19, Bamsoet menyerahkan bantuan berupa 1,5 ton beras dan 37 dus mie instan.
“Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kegiatan keagamaan terhenti sementara waktu. Para ustadzah yang biasanya keliling antarmajelis taklim di bulan Ramadhan, kali ini harus berdiam diri di rumah. Pendapatan masyarakat menurun, tabungan pun terkuras. Karena itu, sekecil apapun wujud gotong royong kita melawan Covid-19 menjadi amat berarti,” ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan di Wilayah Kemanggisan Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (2/5). - Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono ikut turun langsung meninjau operasi ketupat 2020 dan melihat penyekatan kendaraan bagi para pemudik yang tetap nekat. Hingga hari ke delapan penerapan larangan mudik, 23.000 kendaraan dipaksa putar balik
- Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maladministratif, karena pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNPT menjadi wewenang presiden. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mendesak Surat Telegram terkait penunjukan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT dicabut.
“Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR (telegram rahasia) Kapolri adalah sebuah maladministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi. Untuk itu, TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT segera dicabut dan dibatalkan,” pintanya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5).
- Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin saling berbagai tugas dalam penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Menurut Jubir wapres, Masduki Baidlowi, Presiden Jokowi lebih banyak bertugas memimpin rapat terbatas, sedangkan Ma’ruf Amin melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Meski demikian, Jokowi dan Ma’ruf Amin selalu berkoordinasi terkait penanganan virus Corona tersebut.
“Ya banyak yang dikoordinasikan. Ratas-ratas yang ada selalu mimpin kan Pak Jokowi, lalu pelaksanaannya Gugus Tugas lewat menteri-menteri, yang ngecek-ngecek itu kan bagian Pak Wapres seperti itu, pengecekan ke gubernur seperti apa,” ujarnya. - Provinsi Gorontalo mulai memberlakukan kebijakan PSBB hari ini, Senin (4/5). Pemprov Gorontalo menutup perbatasan darat, udara, dan laut selama 14 hari. Akses perbatasan dengan Sulut dan Sulteng juga akan ditutup. Namun tetap ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan yaitu yang mengangkut logistik, seperti sembako, BBM, gas, obat-obatan, dan ambulan. Kendaraan tersebut tetap bisa masuk, tetapi akan diperiksa dulu.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie rupanya punya cara tersendiri untuk menyadarkan warganya soal pentingnya menggunakan masker dan tetap tinggal di rumah. ‘’Maskerku untuk kamu, dan maskermu untukku. Lebih baik tinggal di rumah daripada tinggal di rumah sakit,’’ ujarnya dalam keterangan persnya, Minggu (3/5) siang kemarin. - Wapres Ma’ruf Amin berharap semangat Ki Hajar Dewantoro terus dihidupkan. Ia mendorong pengajar dan pelajar untuk tetap semangat meskipun kegiatan belajar-mengajar dilakukan di rumah saat pandemi Covid-19. Ma’ruf menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci Indonesia lebih baik.
- Akting Mbah Minto (70) dalam Parodi Gagal Mudik karena COVID-19 viral di medsos. Aksi nenek warga Dusun Selorejo, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten itu menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Gubernur PDIP itu menghadiahkan ‘THR’ kepada nenek sepu itu, cuma hadianya hanya sebesar Rp 1 juta. Lumayan!
- Menristek Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya lakukan sejumlah uji klinis untuk mencari formula yang tepat guna menangani Covid-19. Selain uji klinis terhadap sejumlah obat-obatan seperti chloroquine dan avigan, Menristek juga lakukan uji klinis terhadap terapi plasma darah dari pasien yang sudah sembuh dan hasilnya cukup melegakan.
Prediksi sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia akan mereda pada Juni – Juli mendatang hendaknya dijadikan optimism sekaligus tantangan bagi seluruh masyarakat.
- Jubir Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto minta masyarakat jangan dijejali janji kapan pandemi virus corona akan berakhir. Sebaiknya masyarakat diajak terlibat aktif untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Hal terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun kesadaran bersama di masyarakat untuk perang melawan Covid-19.
Yurianto berharap masyarakat tidak menjadi obyek dari harapan yang tidak jelas. “Ini bukan sesuatu yang simpel, sederhana. Yang kemudian dengan mudahnya untuk kita sampaikan ke siapa pun bahwa ini kapan ini bahwa ini nanti berakhir tanggal ini, enggak seperti itu,” ujarnya.
- Mensos Juliari P Batubara meminta masyarakat tak mempersoalkan masalah data bansos karena semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ia mengajak masyarakat bergotong royong dalam pendistribusian sembako. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk bahu membahu melawan Covid-19.
Menteri PDIP ini berharap semua warga mendapat sembako dari pemerintah secara merata. Oleh karenanya, ia meminta warga yang sudah menerima bansos dari pemerintah provinsi atau siapapun, untuk tidak lagi menerima bantuan, berikan kepada keluarga lain yang belum menerima sembako.
- Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, krisis pandemi Covid-19 membawa beragam hikmah khususnya bagi dunia pendidikan. Menurut Nadiem, pandemi Covid-19 telah menyadarkan para guru bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja.
Nadiem mengatakan, masa-masa ini juga menyadarkan para orangtua siswa tentang peran seorang guru dalam mengajar. Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan yang efektif tak akan berhasil tanpa peran guru, orangtua, dan siswa itu sendiri. Karenanya Nadiem meminta guru, orangtua, dan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif.
- Kemendikbud mengeluarkan empat kebijakan kegiatan belajar mengajar bagi siswa di masa pandemi Covid-19. Salah satunya, guru diminta tidak kaku dalam menerapkan target pencapaian kurikulum. Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, meminta para guru mengarahkan materi pembelajaran yang esensial bagi anak untuk belajar di rumah.
Hamid mengatakan, Kemendikbud mendorong agar para siswa diberikan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kondisi yang tengah dihadapi. “Beri anak-anak pendidikan kecakapan hidup yang sifatnya kontekstual sesuai dengan kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang Covid-19 ini,” tutur Hamid. (*)
