Ketua Karang Taruna Lampung Selatan memberikan tanggapan terkait pernyataan Kapolri yang menyatakan “lebih baik menjadi petani jika Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri”. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan hanya bentuk sikap satir dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masa depan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melainkan juga sebuah penegasan yang penuh prinsip.
“Pernyataan Kapolri tersebut harus kita pahami secara mendalam. Sebagai pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap institusi dan masyarakat, ia menggunakan gaya komunikasi yang satir untuk menyampaikan pesan krusial terkait posisi dan peran Polri dalam sistem pemerintahan kita,” ujar Ketua Karang Taruna Lampung Selatan dalam keterangan khusus kepada Realis Media.
Ia menjelaskan bahwa satir yang digunakan bukanlah untuk menyebarkan kebencian atau membuat perpecahan, melainkan sebagai sarana untuk mengingatkan akan pentingnya kemandirian dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. “Pernyataan ini juga menjadi penegasan prinsip bahwa Polri perlu berada pada posisi yang tepat agar bisa menjalankan fungsi sebagai institusi yang melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Syahirul Hidayat juga menyampaikan pandangannya terkait posisi Polri, menyatakan bahwa “Langkah Polri di Bawah Presiden Tepat untuk Percepatan Keputusan Birokrasi”.
Karang Taruna Lampung Selatan menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan penempatan Polri di bawah naungan Presiden, yang dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat proses keputusan birokrasi di tingkat daerah dan pusat.
“Kita melihat bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujar Ketua Karang Taruna Lampung Selatan dalam siaran pers yang diterima Realis Media. “Dengan Polri berada di bawah Presiden, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait keamanan dan urusan publik dapat berjalan lebih cepat dan efektif, tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit.”
Menurut pihak Karang Taruna Lamsel, percepatan keputusan birokrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan berbagai permasalahan yang ada di Lampung Selatan. “Kami percaya bahwa langkah ini akan memperkuat koordinasi antara berbagai institusi, sehingga program-program pembangunan dapat terealisasikan dengan lebih optimal,” tambahnya.
Pihak Karang Taruna Lamsel menyatakan bahwa langkah tersebut layak mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa Kapolri memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan kemandirian institusi. “Kami mendukung penuh sikap tegas namun konstruktif yang ditunjukkan oleh Kapolri. Pernyataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembahasan yang matang terkait posisi Polri, demi kemajuan institusi dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Karang Taruna Lamsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut dan bekerja sama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan daerah. “Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan Lampung Selatan yang lebih baik. Dukungan kita bersama akan menjadi modal utama bagi keberhasilan langkah-langkah yang diambil untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya. (*/Naem)
