DIirilis oleh Alzier Dianis Thabranie Via Whatsapp
Berikut ISU AKTUAL yang berkembang pagi hari ini :
- Mantan Wakil KetuaKPK Bambang Widjojanto berharap, penangkapan eks Sekretaris MA, Nurhadi jadi momentum perbaikan di sektor peradilan. Ia mendorong Ketua MA yang baru, Syarifuddin memanfaatkan momentum ini untuk membersihkan lembaga yang dipimpinnya.
Ketua MA harus membongkar kasus Nurhadi jauh lebih dahsyat lagi, dari sekadar kasus ecek-ecek yang Rp 46 miliar itu, karena dari titik itu kasus ini bisa di-profile jauh lebih besar lagi. “Ini saatnya sebenarnya, Alhamdulillah kita punya Ketua MA yang baru, Pak Syafruddin, ini sebenarnya kalau dia mau. Sekarang adalah momentum yang tepat untuk melakukan bersih-bersih,” kata BW, Jumat (5/6).
Menurutnya, upaya bersih-bersih itu mesti dilakukan karena ia menduga Nurhadi punya jaringan yang cukup kuat di MA untuk melakukan korupsi. “Korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, ada tiga level. Pertama, dia biasanya punya messenger, nah messenger-nya itu sebagiannya pasti ada dalam sistem di dalam MA,” ujar BW.
- Eks Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto alias BW menyebut, kasus suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris MA, Nurhadi sebagai “family corruption”. Sebab, selain menyeret menantunya, Rezky Herbiyono, diduga juga menyeret istrinya, Tin Zuraida.
“Ini kan mengulang lagi bahwa ternyata korupsi itu family corrupt, tidak dilakukan laki-laki tapi juga perempuan dan anak menantu, kriminalitas itu dilakukan bersama-sama keluarga,” katanya.
- BW mengatakan, Tin Zuraida dapat dijadikan pintu masuk bagi KPK untuk mengusut tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Nurhadi. Indikasi itu muncul karena profil keuangan Tin tidak sesuai dengan penghasilannya pada tahun 2004-2009 karena tercatat ada transaksi senilai Rp 1 miliar per bulan.
“Bahkan ada transaksi itu di tahun 2010-2011 itu meningkat lagi. Satu yang menarik, sampai ada sopirnya itu menyerahkan uang pada tahun 2010-2011 sebanyak Rp 3 miliar ke rekening Ibu Tin Zuraida,” kata BW lagi.
- Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatalan, Nurhadi kerap menggunakan nama keluarganya untuk menutupi aset yang diperolehnya dari praktik melanggar hukum.
“Memang betul tadi, Tin Zuraida ini salah satu aliran nama yang dipakai untuk penggelapan aset tadi. Otomatis namanya bukan Nurhadi, tetapi Tun Zuraida. Lalu juga aset atas nama Rezky Herbiyono dan juga banyak aset ini,” kata Haris.
- Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mendesak KPK segera melakukan penyitaan aset milik eks Sekretaris MA, Nurhadi Cs dan mengembangkan penyelidikan atas dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukannya.
Haris meminta KPK menjerat Nurhadi dengan Pasal TPPU lantaran yang bersangkutan diduga mengumpulkan harta bernilai miliaran rupiah dari kejahatan yang dilakukannya lalu menyembunyikannya melalui istri, anak, menantu, dan orang kepercayaan.
Sependapat dengan Bambang Wijanarko, Haris Azhar mengatakan, kasus Nurhadi ini merupakan pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan di Indonesia. Kalau mau bongkar mafia peradilan di Indonesia, bongkarlah lewat kasus Nurhadi ini.
- KPK pun mulai menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan tersangka eks Sekretaris MA, Nurhadi Abdurrachman. Penyidik KPK mengungkap dugaan rekayasa penilaian aset sawit Nurhadi di Padang Lawas, Sumatera Utara setelah memeriksa pegawai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan, Panji Putro Setiawan dan Agung Mulyono.
- Mantan anggota DPD RI, Adrianus Garu yang kini memilih menjadi pengamat politik menganalisa, Presiden Jokowi terkesan jalan sendiri dalam menjalankan roda pemerintah karena orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri tidak becus bekerja dan langkahnya sering berseberangan dengan visi presiden.
Garu mengusulkan agar Presiden Jokowi lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kabinet jilid II yang tidak sejalan dengan visi presiden itu. Buktinya cukup banyak, kebijakan para menteri tidak sinkron. Selalu berbeda-beda antara mentri yang 1 dan yang lain. ‘’Ini pertanda menyepelekan presiden. Presiden harus tempatkan orang-orang yang kredibel dan rasional, bukan politisi yang hanya mementingkan partai dan kelompoknya di tengah situasi yang memilukan dunia,’’ katanya dalam diskusi virtual, kemarin.
Dalam paparan selanjutnya, Garu meminta Presiden Jokowi bertindak tegas dalam kaitan pelayanan transportasi. Sebab, banyak orang menangis karena urusannya tertunda akibat ketidakjelasan aturan antarlembaga dan antardaerah. Keadaan seperti menjadi bukti bahwa instruksi presiden lagi-lagi tidak didengar oleh para pembantunya, baik di kabinet maupun di daerah.
‘’Ini serius loh, wibawa negara dipertaruhkan, ekonomi rakyat jadi rusak. Dalam situasi seperti ini, yang paling tepat adalah memberikan edukasi kepada rakyat, bukan malah menakut-nakuti rakyat. Lama-lama rakyat bukan mati karena covid, tapi karena stres dan tidak bisa makan,’’ ujarnya.
- Wakil Menag, Zainut Tauhid Saadi membantah isu soal dana haji dipakai untuk penguatan rupiah. Ia menyebut isu pemerintah menggunakan dana calon jemaah haji untuk memperkuat nilai tukar rupiah, merupakan fitnah yang sangat keji. Politisi PPP ini menduga isu itu berasal dari orang berpikiran kotor dan suka cari sensasi.
- Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengklarifikasi, dana haji sebesar Rp 135 triliun dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional lewat instrumen syariah yang aman. Klarifikasi itu untuk membantah informasi yang beredar di masyarakat bahwa dana haji sebesar 600 juta dolas AS dipakai untuk memperkuat rupiah di tengah pandemi virus corona.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi meminta dana haji tidak boleh diutak-atik, kecuali diminta oleh jemaah untuk dikembalikan. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan juga tidak setuju jika dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji, termasuk untuk keperluan intervensi pasar.
- Ketua Komisi III DPR Herman Hery yakin pemindahan 41 napi (bandar) narkoba ke Lapas Nusa Kambangan memberikan efek jera. “Saya mengapresiasi pemindahan 41 napi bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan sebab langkah ini akan memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan narkoba. Hal itu sebagai komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (5/6).
Menurut Herman untuk menumpas peredaran narkoba diperlukan kerja sama antarlembaga. Ia menyebut, baru-baru ini Polri mengungkapkan jaringan narkoba yang cukup besar yang akhirnya bisa bersinambung dengan Ditjen PAS.
- Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga memindahkan 41 napi (bandar) narkoba dari Lapas di wilayah DKI Jakarta dan Banten ke Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Karanganyar Super Maximum Security, Nusakambangan, Jawa Tengah. Dari 41 napi tersebut, 11 diantaranya dihukum seumur hidup, 10 lainnya dihukum mati.
- Ustaz Yusuf Mansur bakal menghadapi gugatan yang dilayangkan kepadanya atas kasus dugaan penipuan berkedok patungan usaha dan patungan aset. Ia menegaskan tidak akan lari dari tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan.
Yusuf mengaku bakal melaporkan sejumlah pihak dan pemilik akun media sosial kepada kepolisian. Ia mengatakan pihak-pihak tersebut telah menuduh dirinya sebagai penipu terkait usaha properti.
- Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Budi Santoso selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Budi mengaku dirinya diperiksa sebagai tersangka. Budi mengaku hanya dimintai keterangan soal laporan harta kekayaannya
- KetuaKPK Firli Bahuri menyebut kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia sudah masuk tahap penyidikan, kendati begitu ia enggan mengungkap jumlah dan identitas tersangkanya. Firli mengatakan, pengumuman terkait penetapan tersangka belum bisa disampaikan karena penyidik masih mengumpulkan bukti, baik keterangan saksi maupun bukti lainnya.
- Rupanya jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman masih bernasib baik. Setelah dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Adhi Karya, dia diangkat jadi Komisaris PT Waskita Karya. Ia mengatakan, hanya tour of duty saja ke Waskita Karya. Menurut Fadjroel, rapat umum pemegang saham yang memutuskan dirinya menjabat komisaris Waskita Karya sudah digelar sore kemarin. “Jadi komisaris biasa,” ujarnya.
- Presiden Jokowi mulai memetakan skenario pelonggaran PSBB yang sudah berlangsung hampir tiga bulan. Jokowi juga menyatakan Indonesia akan memasuki fase tatanan kehidupan baru (The New Normal) akibat pandemi virus corona yang tidak jua selesai.
- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menggunakan istilah masa transisi, ia tak mau menggunakan istilah new normal di DKI Jakarta, karena saat belum fase akhir dari pandemi corona.
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan fase transisi yang mulai dilakukan di Jakarta saat ini bukan berarti pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada fase ini, justru akan dibutuhkan kedisiplinan hingga sanksi yang lebih ketat.
- PSBB Masa Transisi DKI: Motor dan Mobil Kena Aturan Ganjil-Genap, Anak-anak dan Ibu Hamil Dilarang Masuk Tempat Wisata, KRL Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB, MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal Per Jumat 5 Juni 2020, PSBB Transisi DKI sampai 18 Juni.
Jika Corona Tak Naik Lanjut hingga 2 Juli 2020, PSBB Masa Transisi DKI Dihentikan Jika Kasus Corona Meningkat Signifikan. Dalam Pergub Masa Transisi menyebut mal dan kantor harus menyediakan parkir sepeda
- Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia mengungkapkan, banyak pihak yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan soal keamanan laut Indonesia. Ia menyebut tidak ada penanggung jawab yang jelas karena tidak adanya kesatuan komando operasi di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia.
“Jadi, dari semua dampak tata kelola kelautan yang ada sekarang ini adalah tidak adanya kesatuan komando operasi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Lalu, tidak jelas penanggung jawabnya terhadap terciptanya keamanan di wilayah perairan Indonesia karena semua kewenangan dan tugas yang sama,” kata Aan dalam webinar bertajuk ‘Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia’, Jumat (5/6). - Asisten Operasi Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksda Didik Setiyono menyebut tiga titik rawan di Indonesia yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional jika tidak dijaga dengan serius. Ketiga titi rawan tersebut adalah wilayah Natuna dan Laut China Selatan yang memiliki potensi konflik terbuka di antara dua kekuatan terbesar dunia.
Kemudian wilayah Papua juga masuk ke dalam titik kerawanan yang ada di Indonesia. Di wilayah ini sering terjadinya konflik horizontal dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. - Mendagri Tito Karnavian meminta 270 kepala daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 segera mencairkan dana hibah pilkada kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, dana hibah tersebut telah disepakati lewat Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pilkada.
- Mendagri Tito Karnavian kembali meminta KPU untuk memangkas waktu kampanye Pilkada Serentak 2020 karena situasi pandemi (Covid-19). Kampanyenya jangan terlalu lama, harus diperpendek. “Tolong teman-teman KPU mempertimbangkan agar masa kampanye bisa dipendekkan lagi,” kata Tito saat menggelar Rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (5/6).
- KPU akan mengganti alat pencoblosan pada Pilkada Serentak 2020. Jika selama ini pencoblosan menggunakan paku, maka untuk Pilkada kali ini diganti dengan alat mirip tusuk gigi yang sekali pakai. Alasannya supaya alat coblosnya tidak jadi media penularan virus corona.
“Kami ingin menghindari jangan sampai paku dipegang berkali-kali oleh orang untuk mencoblos. Kami kemarin pikirkan alat coblos sekali pakai, kira-kira desainnya seperti tusuk gigi, tapi bukan tusuk gigi,” kata Ketua KPU Arief Budiman, Kamis (28/5). Namun publik menduga penggantian alat tersebut supaya ada proyek baru dengan mendompleng masa pandemi corona.
- Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan membantu pencairan insentif para tenaga medis di RSD Covid-19 Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.Mahfud mengatakan dana insentif para tenaga medis sebenarnya sudah dicairkan dua hari sebelum Hari Raya Idulfitri lalu. Namun, masalah administrasi membuat penyaluran dana tersebut jadi tersendat.
- Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mencanangkan zona integritas bebas korupsi di lingkungan kantor BNPT, tujuannya untuk mendukung reformasi birokrasi di pemerintahan.
“Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM),” katanya, Jumat (5/6). - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mengapresiasi keteladanan dua prajurit TNI AL, Serka Mes Moh. Sangidun dan Kopda Bah Dameanus Luka Hera yang rela memberikan uang saku dan uang THR-nya untuk membeli sembako dan dibagikan ke masyarakat pulau terpencil di Flores yang terdampak COVID-19.
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan 34 DPD Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum. Dasco menyebut keinginan Prabowo jadi ketum lagi agar target melewati ambang batas parlemen (parliamentary treshold) pada Pemilu 2024 bisa tercapai.
- Amnesty International Indonesia menyampaikan lima daftar masalah terkait HAM di Papua ke PBB. “Ini adalah laporan berkala yang biasanya masuk dalam tahap penyusunan daftar masalah yang akan dibahas di dalam sesi mereka (Komite Hak-hak Sipil PBB),” kata Direktur Eksekutif Amnesty international Indonesia Usman Hamid dalam diskusi online, Jumat (5/6).
Kelima masalah tersebut antara lain soal pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang dan kejahatan yang melanggar hak orang Papua, soal kebebasan dalam hal menyatakan pendapat, berkumpul atau berasosiasi, hak peradilan terhadap tahanan politik, kebebasan pers, pemblokiran internet di Papua serta kriminalisasi aktivis Papua.
- Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memberikan fasilitas kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 di rumah ibadah seiring akan dimulainya penerapan kenormalan baru atau new normal. Langkah itu perlu dilakukan agar aktivitas di rumah ibadah dipastikan aman dari penularan Covid-19.
“Mendorong agar pemerintah membantu memberikan fasilitas di rumah ibadah dan pesantren dalam penyediaan sarana pendukung penerapan protokol kesehatan covid-19,” ujarnya.
- Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera memperbaiki data penerima bansos sebelum memperpanjang masa penyaluran bantuan. Menurut dia, penyaluran bansos perlu dievaluasi, terutama proses dan mekanisme yang digunakan dalam pendistribusian bantuan.
“Dalam penyaluran bansos, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menguatkan pendataan di tingkat kecamatan sehingga penyaluran bansos merata kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima bansos,” katanya, Jumat (5/6).
- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mencatat, sejak 1 Januari hingaa 5 Juni 2020 terjadi 1.427 kali bencana di Indonesia. Selain bencana alam, ada bencana non-alam, yaitu pandemi Covid-19.
Bencana alam terbanyak adalah banjir 549 kejadian, puting beliung 406 kejadian, tanah longsor 313 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 126 kejadian, gelombang pasang 21 kejadian, gempa bumi 7 kejadian, erupsi gunung api 3 kejadian, dan kekeringan 1 kejadian. Bencana alam tersebut mengakibatkan jutaan orang mengungsi dan ratusan korban jiwa.
(*)
