BANDARLAMPUNG –
Alzier Dianis Thabranie mengatakan tiga pejabat Pemprov Lampung yang dijadikan pejabat (pj) bupati hendaknya tidak rangkap jabatan. Selain agar fokus, mereka bisa berpotensi jadi “alat politik” Pemilu 2024.
“Pejabat bupati yang baru dilantik itu harus diganti posisi struktural sebelumnya, banyak ASN-ASN yang berkualitas dan mumpuni yuuu,” ujar Alzier ketika dimintai pendapatannya oleh sejumlah awak media, Senin (30/5/2022).
Koordinator Lembaga Pemantau Pembangunan Provinsi Lampung (LPPPL) itu mengatakan jadi kepala daerah bukan pekerjaan sampingan. Jelang 2024, mereka memiliki setumpuk kegiatan birokrasi dan berhadapan dengan pesta demokrasi.
“Bagaimana jika kemudian incumbent mencalonkan diri lagi? Sebagai bawahan strukturalnya yang masih disandangnya, sang penjabat bupati bakal ewuh pakewuh untuk bersikap netral kelak,” tandas Alzier.
Oleh karena itu, para pejabat bupati hendaknya melepaskan jabatan strukturalnya sebagai jalan keluar yang harus ditempuh. Gubernur tinggal pilih antrean ASN yang sudah siap naik jabatannya.
“Rangkap-rangkap jabatan, kayak gak ada orang lagi wae,” tutur politikus senior yang sempat menang dalam pemilihan gubernur pada tahun 2002.
Seorang gubernur seharusnya memberikan kesempatan para pejabat bupati sebagai garansi agar rakyat yang dipimpinnya jaya, kata mantan ketua Partai Golkar Lampung tiga periode itu.
Sebelumnya, Sekdaprov Fahrizal mengatakan ketiga pejabat bupati harus tetap menjalankan tugas administrasinya di satuan kerja masing-masing.
Zaidirina di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Adi Erlansyah di Badan Pendapatan Daerah dan Sulpakar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Gubernur Arinal Djunaidi melantik tiga penjabat (Pj) bupati di Balai Keratun, Kantor Gubernur, Minggu (22/5/20222).
(1). Zulpakar yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung menjadi Pj Bupati Mesuji menggantikan
Saply.
Sulpakar yang menggantikan Saply berjanji akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang saat ini masih rendah di Mesuji, terutama terkait masalah banyaknya anak putus sekolah.
(2). Adi Erlansyah yang sebelumnya kepala Badan Pendapatan Dearah (Bapenda) Adi menjadi Pj Bupati Pringsewu menggantikan Sujadi.
Adi Erlansyah rencana akan mempertajam progam-program yang bisa bersinergi dengan Pemprov Lampung. Salah satunya, pengembangan kawasan ternak berbasis korporasi.
(4). Zaidirina yang sebelumnya kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Lampung menjadi Pj Bupati Tulangbawang Barat menggantikan Umar Ahmad.
Zaidirina mengatakan dirinya akan tetap melanjutkan “smart village” Umar Ahmad, antara lain program e-Samdes, e-Bumdes, dan sebagainya. (Asof)
