Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Partai Hanura Lampung, Mukti Shoheh menegaskan akan menjadi garda terdepan menghadang jika ada calon presiden (Capres) kampanye menggunakan politik identitas.
Mukti menilai, capres yang masih menggunakan politik identitas dalam kampanyenya merupakan capres yang tidak memiliki gagasan dan hanya ingin merebut kekuasaan. Capres seperti itu, masih kata Mukti tidak layak untuk dipilih.
“Jangankan dipilih, maju pun sebenarnya tidak layak,” ujarnya kepada awak media, Senin (25/9/2023).
Lebih Mukti menilai, politik identitas akan menjadi senjata utama para capres untuk merebut suara rakyat. Dari tahun ke tahun, dari setiap pemilihan baik di tingkat daerah maupun nasional, cara tersebut masih sering dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat.
Hanya saja, Mukti menyebut, cara tersebut tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Yang ada, kata Mukti pelan-pelan para capres merusak persatuan dan keragaman yang sudah melekat di dalam tubuh bangsa.
Bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan pemimpin Indonesia hasil dari politik identitas?,” ucapnya.
Mukti menambahkan, generasi muda hari ini adalah aset pemimpin masa depan bangsa. Mukti khawatir jika politik identitas seperti ini akan menjadi tradisi dan budaya dalam kontestasi politik di masa yang akan datang.
“Jangan ajarkan kami para generasi muda cara berpolitik adalah dengan politik identitas, itu sangat tidak dibenarkan,” tambahnya.
Kepada seluruh Capres, Mukti mengingatkan jika ada Capres yang masih menggunakan politik identitas dalam kampanyenya, tak segan-segan ia akan mengkritik keras sekaligus menjadi garda terdepan untuk menolak capres tersebut.
“Jika ada Capres yang masih menggunakan politik identitas untuk merebut suara hati rakyat, kami akan menjadi garda terdepan untuk mendepaknya,” tegasnya.
Mukti beserta jajaran pengurus partai Hanura Lampung menginginkan agar demokrasi Indonesia diisi dengan politik gagasan, politik yang menawarkan masa depan. Dengan cara itu, maka calon pemimpin Indonesia akan lahir dari pilihan cerdas rakyat, bukan sentimen.
“Rakyat harus memilih berdasarkan argumen, bukan sentimen. Disitulah demokrasi kita akan tumbuh. Selama ini demokrasi kota hanya diisi oleh perpecahan dan sentimen antar anak bangsa,”tandasnya.
Mukti berharap agar para Capres dan tim kampanye untuk menunjukkan bagaimana demokrasi Indonesia yang sebenarnya. Demokrasi yang menjunjung tinggi gagasan dan persatuan. Bukan demokrasi yang mengedepankan sentimen dan perpecahan.
“Kami sebagai generasi penerus bangsa, adalah anak kandung bangsa tidak ingin politik identitas menjadi kebiasaan dan tradisi dalam perpolitikan bangsa. Ini sangat mengkhawatirkan. Meninggalkan politik identitas untuk generasi muda penerus bangsa, kami akan hadang itu,”tutupnya. (asof)
