Kali Ini Alzier Rilis 32 Isu Aktual Nasional

176

Tim Redaksi :

Dirilis Oleh Alzier Dianis Thabranie Via Whatasapp

Berikut ISU AKTUAL yang berkembang pagi hingga siang ini :

  1. Kapal penangkap ikan dari China, Long Xing 629 kedapatan membuang tiga jenazah ABK WNI ke laut. Terbongkarnya kasus ini setelah Televisi Munhwa Broadcasting Sorporation (MBC) di Korea Selatan memberitakan dugaan pelanggaran HAM terhadap sejumlah ABK asal Indonesia di salah satu kapal milik China pada Rabu (6/5).

Video yang dirilis stasiun MBC itu kemudian diulas oleh YouTuber Jang Hansol di kanalnya, Korea Reomit, pada Rabu (6/5). Dalam video itu, kanal MBC memberikan tajuk Eksklusif, 18 jam sehari kerja. Jika jatuh sakit dan meninggal, lempar ke laut. Disebutkan, MBC mendapatkan rekaman itu setelah kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Busan. Berdasarkan terjemahan yang disampaikan Hansol, orang-orang Indonesia tersebut meminta bantuan kepada pemerintah Korsel dan media setempat.

  1. Menlu Retno Marsudi mengatakan, total ABK WNI yang meninggal dunia 4 orang, 3 jenazahnya dilarung ke laut. Retno menjelaskan, pihak KBRI Seoul telah mendapat informasi ada dua kapal berbendera China yang membawa ABK WNI akan berlabuh di Busan, Korea Selatan. Dua kapal tersebut Long Xin 605 dan Tyan Yu 8.

Retno menjelaskan, dari hasil penelusuran KBRI Seoul pada 23 April, dua kapal itu membawa 40 ABK WNI. Namun, menurut Retno, dua kapal itu sempat tertahan di Busan karena membawa ABK yang tidak terdaftar di dua kapal tersebut. Retno menyebutkan, pelarungan ABK WNI yang meninggal tersebut sudah disetujui pihak keluarga.

Menlu Retno Marsudi mengaku telah lakukan pertemuan dengan Kedubes China untuk Indonesia terkait kasus ABK WNI yang meninggal di kapal China. Retno meminta pemerintah China membantu agar hak-hak para ABK WNI terpenuhi, salah satunya soal gaji yang belum dibayarkan.

Retno mengatakan pihaknya juga mendesak pemerintah China memberikan klarifikasi terkait kasus pelarungan ABK WNI di kapal China. Selain itu, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi kerja di kapal China yang tidak sesuai. Ia minta pemerintah China untuk mengusut dugaan adanya eksploitasi terhadap ABK WNI yang bekerja di kapal China tersebut.

Retno Marsudi meminta Coast Guard Korea ikut melakukan investigasi terhadap Kapal Long Xin dan Tyanyu. “Terkait penyelidikan lebih lanjut terhadap Kapal Long Xin dan Tyanyu, langkah yang dilakukan adalah meminta Coast Guard Korea Selatan (Korsel) untuk meminta investigasi terhadap Long Xin dan Tyanyu,” tegasnya.

  1. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengecam keras kasus perbudakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan berbendera China. Ia minta pemerintah segera turun tangan menangani kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8.

“Tindakan membuang jenazah WNI ke laut yang dilakukan kapal berbendera China, merupakan masalah yang sangat serius. Tak hanya itu, kuat dugaan adanya perampasan Hak Asasi Manusia dengan mempekerjakan ABK WNI tak ubahnya seperti budak, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, ini harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri. Di era modern seperti ini, perbudakan tak lagi diperkenankan. Setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Jika perlu, Kemenlu mengangkat ini jadi isu internasional,” tegas Bamsoet, kemarin.

  1. Menteri KKP, Edhy Prabowo memastikan akan menemui 14 ABK WNI yang menjalani karantina kesehatan di Korsel. Pihaknya akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut dan menempatkan para ABK tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya antara lain, menjamin gaji dibayar sesuai kontrak kerja dan memulangkan ke Indonesia.
  2. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Kemenlu menginvestigasi peristiwa penghanyutan jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kapal ikan China, Long Xing. Ia mendesak Kemenlu mengonfirmasi informasi sebenar-benarnya terkait dugaan praktik perdagangan manusia atau human trafficking.
    “Saya meminta Kemenlu lakukan investigasi mendalam terkait wafatnya ABK tersebut. Saya minta Kemenlu menelusuri dengan saksama kebenaran dari informasi dugaan terkait human trafficking dan pelanggaran jam kerja terhadap ABK yang wafat atau ABK lainnya asal Indonesia,” kata Meutya, Kamis (7/5).
  3. Staf khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo mengutuk eksploitasi terhadap ABK WNI di kapal Long Xing 629. Ia menilai, perbudakan di kapal pencari ikan berbendera China tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
    “Tindakan perbudakan dengan cara tidak beradab ini bertentangan nilai martabat kemanusiaan. Kita berharap persoalan ini diusut tuntas, perlu lakukan investigasi untuk menyelidiki kasus ini,” ujarnya.
  4. Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu mengaku sudah menghubungi keluarga dari ABK WNI yang dilarung ke laut. Pihak keluarga menyatakan belum dimintain izin sebelum jenazah dilarung.
    “Tim SPPI yang sedang kontak keluarganya, dan saya juga sudah konfirmasi ke perusahaan pengirim tenaga kerja dan mengiyakan. Lebih tepatnya, izin belum didapat saat dilakukan pelarungan,” ujar Ilyas.
    Ilyas mengatakan pihaknya tengah menggencarkan pemenuhan hak bagi para korban yang mendapat perlakuan eksploitasi. Dia meminta agar pemerintah segera memperbaiki kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
  5. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menduga kuat ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait meninggalnya sejumlah anak buah kapal ( ABK) asal Indonesia di kapal ikan China. Chief Executive Officer IOJI Mas Achmad Santosa meminta Polri menyelidiki tiga perusahaan perekrut ABK WNI untuk menemukan kemungkinan terjadinya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, atau tindak pidana lainnya.

“Penyelidikan dan penyidikan, melalui institusi Polri dan/ atau Kementerian Ketenagakerjaan, terhadap tiga manning agency yang mengirimkan ABK Indonesia bekerja di atas kapal Tiongkok bernama Long Xing 629, Long Xing 605, Long, Long Xing 802 dan Tian Yu 8 yaitu, PT Lakemba Perkasa Bahari, PT Alfira Perdana Jaya, dan PT Karunia Bahari,” kata Santosa, Kamis (7/5).

Sementara itu, pria asal China di Kendari diduga memalsukan KTP. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pria asal China di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang diduga memalsukan KTP Indonesia. Dalam KTP yang dipalsukan disebutkan bahwa pria tersebut lahir di Shanxi dengan nama Wawan Saputra Razak.

  1. Anies Baswedan ‘dikeroyok’ dua Menteri Jokowi. Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya adalah data bantuan sosial ( bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.

“Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI),” ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, kemarin.

Ketegangan itu berawal saat sidang kabinet terbatas secara virtual yang dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Anies, kata Muhadjir, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya. Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kemensos. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

  1. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut. Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.

  1. Mensos Juliari P Batubara mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap ialah hampir semua penerima bantuan dari DKI mendapat bansos dobel. Satu dari Kemensos, satu lagi dari Pemprov DKI, padahal kesepakatan awal terkait penyaluran bansos tidak demikian.

Juliari menjelaskan pihaknya diminta Gubernur Anies Baswedan untuk meng-cover keluarga yang tidak mendapat bansos sembako dari Pemprov DKI. Namun data penerima bantuan yang diterima Kemensos ternyata sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.

  1. Pemprov DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah berinisiatif untuk mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku pada 10 April lalu. Pemprov DKI menyebut sejumlah pembatasan telah diterapkan di wilayah Ibu Kota untuk menekan penyebaran COVID-19 sejak pertengahan Maret yangmembuat perekonomian di Ibu Kota jadi melesu.
    “Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” tegas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, kemarin.
  2. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyesalkan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta meminta tolong pusat terkait bantuan sosial. Zita menyebut permintaan Anies kepada pusat untuk meng-cover bansos di DKI karena ingin warganya baik-baik saja.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik,” kata Zita dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

  1. Presiden Jokowi menargetkan, kurva penambahan pasien positif Covid-19 menurun pada Mei 2020. Ia menekankan, semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai target tersebut. Bukan hanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibebani target itu, tetapi semua kementerian dan lembaga, serta masyarakat dan dunia usaha.

“Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk posisi sedang di Juni. Di Juli harus masuk posisi ringan dengan cara apa pun,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, pilihan pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) merupakan pilihan terbaik dibanding lockdown atau karantina wilayah. Sebab, selain tidak membatasi aktifitas masyarakat, PSBB juga membuat perekonomian tetap berjalan.

“Upaya ini harus dilakukan untuk menghambat penyebaran covid-19 tapi kita juga ingin roda perekonomian tetap berjalan, masyarakat bisa beraktifitas secara terbatas,” katanya, Kamis (7/5).

Jokowi : Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan. Artinya, selama wabah corona masih terus ada, seluruh masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

  1. Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku heran dengan adanya usulan lockdown dari berbagai pihak. Muhadjir mengatakan pilihan konyol jika DKI Jakarta dilakukan lockdown, karena pemerintah harus membiayai orang dan hewan peliharaannya.

“Jadi kalau kita melockdown DKI, saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah. Itu kan usulan paling konyol, tidak mungkin kita melalukan,” ujarnya.

  1. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini lebih parah dibandingkan yang terjadi 1998. Dijelaskan, keparahan ekonomi saat ini terjadi dikarenakan usaha mikro kecil menengah ( UMKM) yang menjadi kekuatan perekonomian Indonesia ambruk terlebih dahulu.

Tahun 1998, UMKM sangat perkasa, sekarang UMKM remuk karena tidak boleh jualan dan saya beli masyarakat ambruk. Oleh karena itu, penataan ekonomi harus dilakukan perlahan-lahan jangan sampai menjurus ke arah resesi atau depresi ekonomi. Sebab, apabila itu terjadi, akan berbahaya terhadap masa depan bangsa Indonesia.

  1. Mensos Juliari Batubara mengaku pernah mengusulkan agar bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek berupa uang tunai, namun usulan itu ditolak Presiden Jokowi. Menurutnya, kala itu Jokowi khawatir bantuan uang tunai akan digunakan untuk pulang kampung.

“Mengenai bantuan sembako diganti dengan bantuan tunai sebenarnya usul kami adalah semuanya bantuan tunai, tetapi presiden sendiri yang minta untuk Jabodetabek diberikan sembako,” kata Juliari.

Mensos Juliari Jelaskan Beda Tas Bantuan Kemensos dan Presiden dalam raker di DPR. Ia mengatakan bansos serta kemasan tas berlogo presiden memang berasal dari Presiden Jokowi. Sementara Kemensos memiliki tas jinjing yang serupa dengan desain milik presiden. Namun, tas jinjing Kemensos berbeda karena tidak disertai logo Istana Kepresidenan.

“Bapak Presiden itu memang punya anggaran sendiri. Tasnya memang sama dengan tas yang kami miliki, warnanya sama merah putih, tetapi beliau ada logo Istana Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

  1. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menerima permohonan pendampingan hukum dalam proses refocusing anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) di sejumlah daerah. Burhanuddin mencatat ada 130 permohonan hukum yang sudah sampai di Kejagung. Total anggaran yang dilakukan pendampingan hukum senilai Rp 7.388.324.119.818,-.
    “Terhitung sampai dengan 4 Mei 2020 satuan kerja Kejaksaan RI di daerah telah menerima 130 permohonan pengamanan atau pendampingan hukum dalam proses refocusing anggaran COVID-19 dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten atau kota,” kata Burhanuddin dalam keterangan pers, Kamis (7/4).
  2. Kemenhan menyalurkan sebanyak 2.500 paket makanan siap saji bagi tenaga medis di 25 Rumah Sakit yang berada di wilayah Jabodetabek. Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hal ini merupakan aksi nyata bela negara.

Penyaluran paket makanan siap saji tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis dengan melibatkan Menwa Mahajaya dan Komunitas Kader Bela Negara Kemhan RI sebagai tim relawan yang mendistribusikan paket makanan tersebut.

  1. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) serta Relawan 4 Pilar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para seniman yang tergabung dalam Lembaga Teater Jakarta. Adapun bantuannya berupa ratusan paket sembako berisi : beras, mie instan, teh, kecap, sarden, kornet, minyak goring, dan sabun.

“Pandemi COVID-19 yang belum mereda dan PSBB memberikan dampak ekonomi yang besar bagi rakyat, tak terkecuali para seniman. Saya berharap para pengusaha dan masyarakat lainnya terinspirasi dan 21. tergugah untuk membantu para seniman atau pekerja seni yang membutuhkan perhatian kita,” ujarnya, Kamis (7/5).

  1. Kemenkum HAM memberikan remisi khusus (RK) kepada 1.049 narapidana beragama Buddha di seluruh Indonesia. Pemberian remisi ini berkenaan dengan Hari Raya Waisak 2564 BE tahun 2020 yang diperingati hari ini.
  2. Pemerintah memperbarui data kasus virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia. Per Kamis, (6/5) kemarin, tercatat ada 12.776 kasus positif virus Corona, 2.381 orang sembuh, dan 930 orang meninggal dunia.
  3. Video adu mulut antara Bupati Lumajang Thoriqul Haq VS Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar soal bantuan untuk masyarakat di tengah wabah corona viral di media sosial. Dalam video tersebut, Thoriqul Haq meminta Bupati Boltim tidak menyalahkan menteri. Ia menduga Bupati Boltim tidak bisa mengurus bantuan dari pemerintah. “Jangan salahkan menteri dan jangan membodoh-bodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus,” imbuhnya.

Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar Sehan menangkis. Ia mengatakan sama sekali tidak menyinggung bupati manapun termasuk Bupati Lumajang, Toriqul Haq. Dia mengkritik pemerintah karena ada kebijakan yang tidak sinkron antara menteri yang satu dengan yang lain.
“Saya kan kritik menteri atas urusan rakyat saya. Saya marah ke menteri karena ada aturan tak sesuai daerah saya. Saya kaget, kenapa pembantu presiden dalam hal ini menteri kok tidak koordinasi. Padahal kita di daerah harus ambil langkah cepat COVID-19 ini. Makanya saya lihat surat menteri ini tanpa kajian, sementara ini masalah COVID masalah emergensi. Itu yang bikin saya mencak-mencak,” ujar Sehan.

  1. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan urusan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar dengan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar sudah selesai. Daniel meminta semua pihak menahan diri dan tidak membuat gaduh lagi.

“Menteri Desa dan PDT juga sudah menyatakan bahwa urusan dengan Bupati Boltim sudah selesai, berharap agar para pihak bisa menahan diri agar masalah tidak diperpanjang dan diperuncing dengan komentar-komentar yang tidak pas apalagi disebar di media sosial,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (7/5).

  1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, tindak pidana korupsi terjadi secara merata di setiap daerah. “Kalau provinsi terkorup, itu kalau dilihat dari laporan masyarakat rasa-rasanya tindak pidana korupsi merata di setiap daerah Indonesia,” kata Alex. Alex mengatakan, hal itu tercermin dari data laporan masyarakat yang diperoleh KPK.

Alex mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan memakan waktu satu abad bila hanya dikerjakan oleh KPK. “Butuh banyak keterlibatan masyarakat ini, karena apa? Ya kalau hanya mengandalkan KPK tapi hanya bergerak sendiri rasa-rasanya mungkin perlu waktu yang lama lagi kita liat hasilnya,” kata Alex, kemarin.

  1. Kepala Pusat PPATK, Dian Ediana Rae menyatakan, kasus korupsi Jiwasraya membutuhkan perhatian khusus. “Kalau kita lihat asuransi misalnya asuransi Jiwasraya, butuh perhatian dari PPATK. Kita kerja sama intens dengan Kejakgung untuk selesaikan masalah ini,” kata Dian usai dilantik menjadi Kepala Pusat PPATK di Istana Negara, kemarin.

Ia mengatakan, dalam menangani kasus korupsi seperti Jiwasraya, mestinya penegak hukum tak hanya menargetkan pengembalian aset. Sudah saatnya penegak hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dian berharap ke depann aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan Polri jeli dalam melihat adanya kemungkinan tindak pidana pencucian uang dalam setiap kasus korupsi.

  1. KPK memasukkan nama tersangka konglomerat Samin Tan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Langkah ini ditempuh karena bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal itu tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka sebanyak dua kali. “KPK memasukkan nama tersangka SMT [Samin Tan], pemilik perusahaan PT BLEM, ke dalam DPO,” ujar Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, kemarin.

Ali menuturkan Samin Tan absen dan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar atas panggilan KPK untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2020. Padahal, pihaknya telah mengirimkan surat panggilan pada tanggal 28 Februari 2020. KPK kembali kirimkan surat panggilan kedua pada 2 Maret 2020 untuk pemeriksaan tanggal 5 Maret 2020, namun Samin Tan lagi-lagi tidak memenuhi panggilan.

  1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) khawatir akan ancaman kelompok teroris yang menunggangi sejumlah aksi di tengah pandemi Covid-19. Ia mencontohkan aksi yang disebabkan m29

“Yang kita khawatirkan adalah jika nanti ada masyarakat lain yang mengalami PHK dan seterusnya, itu nanti bisa memicu kemudian kelompok-kelompok ini menungganginya dari belakang,” kata Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigjen (Pol) Hamli melalui diskusi daring,kemarin.

  1. Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengaku sudah mendapat panggilan kedua dari kepolisian untuk diperiksa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marvesi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Hari ini saya menerima panggilan kedua dari polisi untuk menghadiri pemeriksaan tgl 11 Mei 2020,” kata Said lewat akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, Kamis (7/5).
  2. Ferdian Paleka, youtuber asal Bandung yang melakukan prank bingkisan berisi sampah kepada waria itu akhirnya ditangkap polisi di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat dini hari (8/5). Polisi juga menangkap dua orang lainnya, yaitu Aidil dan Jamaludin yang masih merupakan saudara Ferdian Paleka.
    “Target diamankan di Tol Jakarta-Merak daerah Tangerang, setelah keluar dari Pelabuhan Merak sekira Jam 01.00 WIB,” kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat, AKBP Galih Indragiri, Jumat (8/5).
  3. Ketua Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 Sandiaga Uno menyebut, bantuan yang disalurkan pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menjangkau 80 persen masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, ia mengatakan, butuh gerakan dari masyarakat untuk turut melengkapi bantuan sosial yang sudah diberikan pemerintah.

“Data terakhir yang kami dapat dari relawan bahwa bantuan pemerintah itu mungkin bisa meng-cover 80 persen dari masyarakat yang berhak karena data tidak terkini, sehingga hal ini harus ditutup dengan gerakan para relawan,” kata Sandiaga saat bagikan sembako kepada nelayan di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin.

  1. Sejumlah pejabat lingkaran Istana dan tokoh masyarakat Indonesia berkolaborasi menyanyikan lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’. Lagu itu dirilis di tengah larangan mudik saat pandemi virus Corona. Lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ ini diciptakan oleh musisi Harry Yamba. Lagunya berisi pesan agar masyarakat tidak mudik selama masa pandemi Corona.
    Pejabat yang berdendang ria di tengah wabah coronya tersebut antara lain : Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Wantimpres Wiranto, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Ketum mKomite Seni Budaya Nasional Mayjen TNI (Purn) Hendardji Supandji, Ketum Komite Seni Nasional dan Ketum Pawon Semar, Bupati Pati, Bupati Karanganyar, Wali Kota Semarang, Ketum dan Sekjen Paguyuban Jateng.
    (*)