Tim Redaksi :
Dirilis oleh Alzier Dianis Thabranie Via Whatsapp
Berikut ISU AKTUAL yang berkembang pagi ini :
- Menag Fachrul Razi menegaskan, keputusannya (baca : keputusan pemerintah, red) membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 bukan atas perintah Presiden Jokowi. Ia mengaku, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan sejumlah ormas Islam.
“Tidak sama sekali, kami sudah minta, kami tidak serta merta mengambil keputusan. Kami minta pendapat hukum dari Kemenkum HAM dijawab secara tertulis tanggal 27 Mei, dijawab bahwa itu adalah kewenangan penuh Menteri Agama dan kami kemudian berdiskusi internal, kami minta masukan dari ormas-ormas terkait, kemudian kami ambil keputusan itu,” katanya dalam diskusi daring bertajuk Ikhlas Menunda Haji 2020 karena ancaman COVID-19, Selasa (9/6). - Menag Fachrul Razi membantah kritikan sejumlah pihak yang menyebut kebijakan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 tergesa-gesa. Fachrul mengatakan banyak pihak justru menilai keputusannya sudah tepat.
“Ada yang mengkritik terburu-buru, ada yang juga mengatakan terlalu terlambat mestinya dilakukan sekian minggu lalu. Tentu saja saya kira tidak ada satu keputusan pun yang semua orang setuju, apalagi dalam kaitan kegiatan ibadah. Tapi saya kira kalau saya monitor mohon maaf sekali hampir katakanlah 75-80 persen itu mengatakan itu keputusan yang tepat, tapi kami hargai lah mereka yang menyatakan keputusan itu tergesa-gesa,” katanya, Selasa (9/6). - Menag Fachrul Razi membantah kabar hoax terkait isu pengelolaan dana haji. Fachrul memastikan pemerintah tidak memegang uang jemaah haji, melainkan uang tersebut aman dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Jadi semuanya aman, tidak usah khawatir sedikit pun kalau ada hoax-hoax yang mengatakan dana itu akan dipakai apa jangan dipercaya karena dana itu ada di BPKH. Kementerian Agama sama sekali tidak memegang uangnya,” ujarnya, dalam diskusi daring bertajuk Ikhlas Menunda Haji 2020 karena Ancaman COVID-19, Selasa (9/6). - Menag Fachrul Razi mengirimkan surat resmi ke Pemerintah Arab Saudi terkait pembatalan keberangkatan haji Indonesia 2020 hari ini. Ia meminta pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa undangan mujamalah maupun visa haji mandiri furada. Ia menyebut haji furada tidak termasuk dalam kuota yang ditetapkan dalam MoU antara Indonesia dan Arab Saudi, melainkan undangan.
“Sudah dikomunikasikan dengan kedutaan, tapi surat resmi kami kirimkan hari ini karena kami minta di dalamnya juga untuk bisa bantuan untuk pengertian Saudi Arabia untuk tidak menerbitkan visa undangan mujamalah maupun visa mandiri furada,” katanya, Selasa (9/6). - Kelapa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan, pihaknya hanya mengelola dana calon jemaah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan haji. Ia menjelaskan pihaknya berencana untuk membangun hotel di Arab Saudi untuk para jemaah.
Anggito mengaku sedang menjajaki investasi katering di Arab Saudi untuk keperluan para jemaah haji. “Misalnya kita lagi, cita-cita ini punya hotel di Arab Saudi, supaya jemaah haji (dan) umroh kita itu bisa menggunakan fasilitas yang kita miliki,” katanya, Senin (8/6). - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tegaskan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan putuskan pencapresannya pada Pilpres 2024 dalam waktu dekat. Namun, Ahmad Muzani tak menyebutkan secara pasti kapan keputusan itu diumumkan. “Terkait pencalonan presiden, Prabowo Subianto akan segera tetapkan keputusan,” kata Muzani, Selasa (9/6).
- Ketua DPP Gerindra Habiburokhman berang ketumnya, Prabowo Subianto disebut sebagai pengkhianat oleh beberapa pihak di media sosial. Gak ada angin gak ada badai lu fitnah Pak Prabowo, Saya ingatkan, 0 persen anggota DPR dari Gerindra yang terjerat korupsi lu ngamuk, apa benar kalau orang terlalu banyak makan uang haram korupsi sapi jadi dungu??? cumak nanyak,” tulis Habiburokhman di akun Twitter-nya, Selasa (9/6).
Ia pasang badan untuk Prabowo. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini belum mau mengungkap kepada siapa cuitannya itu ditujukan. Habiburokhman akan ungkap saat waktunya tiba. “Nanti ada saatnya saya sebut nama,” ujar Habiburokhman. - Waketum PAN Yandri Susanto mendukung sikap Ketua DPP Gerindra Habiburokhman yang marah karena sang ketum, Prabowo Subianto, disebut sebagai pengkhianat oleh beberapa pihak di media sosial. Yandri menilai Prabowo sebagai ksatria yang sangat cinta kepada Indonesia.
“Pembelaan Habiburokhman itu, menurut saya, sangat manusiawi dan sangat logic, karena setahu saya Pak Prabowo memang pasti bukan pengkhianat, pasti bukan orang yang mau bikin rusuh di Republik ini. Pak Prabowo orangnya baik, ksatria, setahu saya begitu, dan dia cinta Tanah Air sangat mendalam,” kata Yandri kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).
- Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Menhan Prabowo Subianto membahas pokok-pokok haluan negara dan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang jadi inisiatif DPR dan masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024.
Bamsoet menyatakan kesamaan pandangannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bahwa Pancasila bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan untuk diamalkan sehingga tidak ada lagi ruang bagi ideologi lain yang menggantikan Pancasila.
“Ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, maupun paham radikal mengatasnamakan agama, tak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong dan welas asih,” ujarnya, Selasa (9/6).
Ketua MPR Bambang Soesatyo yakin pariwisata Indonesia segera pulih. Ia optimis tempat-tempat wisata seperti kawasan Danau Toba menjadi salah satu sektor yang segera bangkit di era gaya hidup baru karena memiliki destinasi wisata kelas dunia.
“Keindahan alam Danau Toba dengan dukungan kebudayaan Batak merupakan perpaduan yang sempurna menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan. Terlebih masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan marga yang kuat, yang bisa menjadi spirit membangun kawasan Danau Toba,” katanya, Selasa (9/6).
- Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Partai Demokrat mulai digoyang. Sejumlah senior partai Demokrat yang tergabung dalam Forum Pendiri Partai Demokrat meragukan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kendali AHY, mereka lantas minta perlindungan ke Menko Marves Luhut B Pandjaitan. Luhut menyarankan mereka menemui Menkumham Yasonna Laoly.
“Itu memintakan pendapat beliau (Luhut) sebagai sesepuh, dianggap orang yang punya pemikiran luas tentang bagaimana aset nasional Partai Demokrat ini ke depan gitu,” kata salah satu politikus senior PD, Subur Sembiring, Selasa (9/6). - Wasekjen PD Jansen Sitindaon mengatakan kepengurusan PD telah disahkan oleh Menkumham Yasonna Laoly melalui SK No. M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020. Ia bilang, kalau Subur dkk ingin datang saja ke DPP, tidak perlu capek-capek datang ke Menkumham.
“Soal SK (surat keputusan) ini sebenarnya sudah selesai ya. Malah sejak bulan lalu selesainya. Itu maka aneh jika sekarang ada yang mempersoalkan. Apalagi yang mempersoalkan ini pun bukan Ketua DPC atau DPD sebagai pemilik suara mayoritas di partai,” ujar Wasekjen PD Jansen Sitindaon kepada wartawan, Selasa (9/6). - Kejaksaan Agung mengusut kasus dana hibah pemerintah ke KONI Pusat pada Kemenpora tahun 2017, puluhan atlet dan panitia pelaksana mulai diperiksa. “Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung kembali memeriksa 38 orang yang terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah pemerintah kepada KONI Pusat pada Kemenpora RI Tahun 2017,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Selasa (9/6).
- Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan banyak negara di dunia saat ini mengalami tantangan menerapkan kegiatan belajar dari rumah. “Tantangan ini bukan dihadapi hanya di Indonesia tantangan ini di semua negara di dunia yang mengalami belajar dari rumah,” kata Nadiem dalam diskusi ‘Distance Learning Affecting Students in New Normal’, Selasa (9/6).
Nadiem mengungkapkan persiapan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau remote learning membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Namun, tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dalam melakukan PJJ.
Mendikbud Nadiem Makarim menyoroti aspek psikologis siswa dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Dia khawatir siswa kesepian di masa pandemi COVID-19. Menurutnya, sekolah tidak hanya tempat belajar bagi anak-anak, namun tempat bagi anak-anak untuk melakukan sosialisasi dan hal itu merupakan aspek yang tidak dapat dianggap sepele.
“Saya sangat khawatir dengan proses ini. Saya juga sangat khawatir dengan loneliness. Bukan hanya dari kognitifnya,” ujarnya.
- Kepala Sekolah SMKN 1 Garut Dadang Johar yang membawa pistol saat diskusi jadi viral. Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, seorang tenaga pendidik tidak etis membawa pistol. Jika ada masalah sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum. Dia minta Disdik Jabar turun tangan menangani masalah tersebut.
- Menhub Budi Karya Sumadi terbitkan Permen No. 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.
“Menindaklanjuti SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” tegasnya, Selasa (9/6).
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan penumpang yang lakukan perjalanan dari luar negeri wajib menyertakan hasil dari tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Pemeriksaan bisa dilakukan dari negara asal maupun di Indonesia. Pesawat jet bisa angkut 70 persen dari kapasitas tempat duduk.
- Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri menyatakan pihaknya telah menambah jumlah kapasitas penumpang KRL menjadi 45 persen dari semula hanya 35 persen di setiap rangkaiannya. Kongkretnya, dari 60 penumpang menjadi 74 penumpang.
Kereta api reguler, baik rute antarkota atau kereta jarak jauh serta kereta rel listrik (KRL) akan beroperasi secara normal pada Jumat (12/6). Kemenhub meningkatkan jumlah kapasitas penumpang pada fase dua dari 50 persen menjadi 70 persen.
- Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi memastikan, kendaraan pribadi berpenumpang orang yang tinggal serumah bebas dari aturan pembatasan. Budi menyebut kendaraan pribadi tersebut bisa mengangkut penumpang dengan kapasitas 100 persen.
“Untuk kendaraan perseorangan atau pribadi, kalau itu udah berasal dari satu keluarga atau satu rumah, itu baik fase 1, 2, dan 3 berlaku 100 persen. Jadi tak ada pembatasan,” ujarnya, kemarin.
- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Ia mengatakan pelaku korupsi yang kerap ditindak KPK berawal dari adanya politik oligarki. KPK terus berusaha untuk memutus mata rantai tersebut. KPK berharap ke depan kepala daerah yang terpilih adalah kehendak masyarakat luas bukan kehendak kepentingan tertentu.
“Kalau kita ikuti penindakan-penindakan yang dilakukan KPK, terutama kalau dikaitkan dengan operasi tangkap tangan kepala-kepala daerah itu sebetulnya tidak lepas dari politik oligarki juga, di sana kita pahami bahwa pemilihan kepala daerah juga tak lepas dari kepentingan ekonomi,” katanya, Selasa (9/6). - Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan kepada produsen yang telah melakukan pengurangan sampah dalam aktivitas usahanya. “Terima kasih kepada bisnis leaders dan mitra-mitranya di tengah masyarakat karena secara bertahap telah mengurangi sampah. Peran swasta sangat berarti dan kolaborasi ini dilakukan antarseluruh elemen bangsa untuk mengatasi masalah bangsa. Masalah sampah ini serius, dan harus kita fokuskan,” ujarnya, kemarin.
- Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menaksir timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton dan jumlah ini kemungkinan masih terus bertambah. “Jumlah timbunan sampah yang sangat besar, kira-kira 67,8 juta ton pada tahun 2020. Kelihatannya akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan,” kata Siti kepada wartawan, Selasa (9/6).
- Mabes Polri Kirim Tim ke Poso, Temui Keluarga Korban Diduga Salah Tembak. “Hari ini Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Nurwindiyanto mendampingi Danpas Por Korps Brimob Brigjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, bersama Karo Provost Div Propam Mabes Polri Brigjen Pol Ramdani Hidayat, beserta Tim dari Polda Sulteng menuju ke Poso untuk melakukan pemeriksaan serta menemui korban dugaan salah tembak,” kata Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Syafril Nursal, kemarin.
- PTUN Jakarta menguatkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 86/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Jabatan Hakim Atas Nama Yudhi Sahputra. PTUN tegaskan, pemecahan Yudhi sudah sesuai peraturan yang berlaku.
Kasus bermula saat hakim Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Lampung itu terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinasnya. Kemudian berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Lampung, Yudhi terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine. - Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut ada sekitar 8.478 desa yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, ia menyebut dua kendala penyaluran di lapangan. Yakni pertama karena dana desa yang belum masuk ke rekening kas desa (KSD). Kedua, penyaluran yang masih terhambat. Ia mengatakan, per Juni 2020, sudah salurkan BLT dana desa ke 61.837 desa.
- Bertambah 239, Kasus Baru Corona di Jakarta Pecah Rekor Tertinggi. Data ini terpampang di situs corona.jakarta.go.id, Selasa (9/6). Dengan penambahan 239 kasus baru, maka total kasus COVID-19 secara akumulatif di Jakarta mencapai 8.279 kasus. Sebagai catatan, 239 kasus baru ini mengalahkan catatan tertinggi sebelumnya, yakni 16 April silam dengan 223 kasus.
- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim angka penularan COVID-19 di provinsinya sudah turun dan kini aktivitas produktif di Jakarta mulai dibuka. Tapi ternyata Jakarta tak masuk salah satu dari 136 zona kuning (rendah risiko penularan Corona) yang dirilis pemerintah pusat. Pemerintah mengimbau Pemprov DKI menjalaninya dengan hati-hati.
- Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengkonfirmasi bahwa Jakarta memang belum masuk zona kuning. “Ya berarti belum masuk zona hijau dan kuning,” kata Wiku, Selasa (9/6).
- Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman merespons melonjaknya jumlah kasus virus corona di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir hingga masa transisi PSBB. Dia mengatakan peningkatan kasus di Jakarta akibat kurangnya intervensi.
Menurut dia, strategi intervensi non pharmaceutical juga harus dilakukan, karena strategi ini bersifat pencegahan dan membantu melandaikan kurva. ‘’Strategi intervensi non pharmaceutical menuntut perubahan perilaku masyarakat dan individu menjadi lebih sehat, seperti lewat cuci tangan, memakai masker, hingga jaga jarak,’’ ujarnya.
- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Dukung Raperda Obat Tradisional yang Digodok DPRD Propinsi Jatim. “Apa yang disampaikan juru bicara Komisi E tentang Raperda Perlindungan Obat Tradisional menjadi bagian yang sangat strategis. Kami juga telah membahas dengan Menkes RI dan Kepala Gugus Tugas Pusat terkait banyaknya produk herbal yang bisa membangun imunitas tubuh melawan COVID-19,” kata Khofifah, Selasa (8/6).
- Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memperoleh pinjaman sebesar US$248 juta atau sekitar Rp3,47 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dana pinjaman itu memiliki tenor jangka panjang, yakni 35 tahun.
Erick menjelaskan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan kompleks pariwisata ini diberikan penugasan oleh pemerintah untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Mandalika. Dengan penugasan itu, maka perusahaan tak diam saja menanti dana bantuan dari pemerintah. - Sebanyak 31 orang yang mengambil paksa jenazah PDP corona di Makassar ditangkap, 25 orang di antaranya adalah yang mengambil paksa jenazah corona dari RS Dadi Makassar. Polisi masih mendalami peran orang yang diamankan tersebut.
- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berjanji akan menyelesaikan revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pertengahan tahun depan. Saat ini, ujarnya, revisi UU Pemilu sudah mulai dilakukan dengan menyusun draf. “Kami bertekad, bahwa UU Pemilu dan sudah disetujui menjadi prioritas di tahun pertama DPR. Harapan kami paling lambat pertengahan 2021 selesai,” katanya, kemarrin.
- Wacana kenaikan gaji pimpinan KPK kembali mencuat setelah adanya pertemuan KPK dengan Kemenkumham membahas perubahan PP No. 82 Tahun 2015 yang mengatur gaji pimpinan KPK. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK menyerahkan wacana revisi PP tersebut kepada pemerintah.
(*)