Lagi, Alzier Rilis Hot Isu Aktual Nasional

151

Tim Redaksi :

Dirilis Oleh Alzier Duanis Thabranie Via Whatsapp

Berikut ISU AKTUAL yang berkembang pagi ini :

  1. Presiden Jokowi memerintahkan seluruh menterinya dan para kepala daerah untuk memastikan pekan ini seluruh masyarakat yang perekonomiannya terdampak Covid-19 diberikan bansos.

“Saya minta minggu ini semua sudah diterima. Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan lakukan penyisiran,” kata Jokowi saat membuka ratas melalui video conference, Senin (4/5).

Kepala Negara meminta penyaluran bansos dipercepat lantaran warga benar-benar membutuhkan. Mayoritas warga di kota besar kehilangan mata pencaharian akibat berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Covid-19. Kata Jokowi, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai opsi bansos yang digelontorkan untuk warga.

Presiden Jokowi juga memerintahkan agar data penerima bansos dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam proses penyaluran bansos ke masyarakat. Ia minta jajarannya di tingkat pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kelurahan/desa dalam kaitan penyaluran Bansos.

“Saya juga minta data penerima Bansos dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera buat koreksi di lapangan,” ujat Jokowi.

  1. Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar data penerima bansos jangan terlalu lama ditahan instansi tertentu. Ia menegaskan, meskipun data penerima bansos masih dibenahi lagi, namun penyaluran bantuannya tetap dilakukan.

Ia akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mempercepat data penerima bantuan dari RT/RW supaya segera masuk ke Kemensos. Agar pendistribusian bansos tepat sasaran, pihaknya akan berkerja sama dengan RT/RW dan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19 makin parah/sulit.

  1. Presiden Jokowi memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Corona (COVID-19) untuk mengevaluasi daerah-daerah yang menerapkan PSBB supaya tidak kebablasan. Evaluasi ini penting agar PSBB tahap kedua berjalan efektif.
    “Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendur,” kata Jokowi, Senin (4/5).
  2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tak mencuri-curi kesempatan untuk mudik. Doni mengatakan itu lantaran masih ada masyarakat yang mudik secara diam-diam melalui jalan tikus.

“Jangan mencuri-curi kesempatan karena kalau itu masih dilakukan, akan menimbulkan risiko bagi kampung halaman. Kebiasaan kita bertemu, berpelukan, dan bersalaman dengan orang-orang yang kita sayangi, justru membahayakan mereka,” kata Doni melalui video conference, Senin (4/5).

  1. Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pada pertengahan April lalu, menjadi polemik hangat di tengah pandemi corona. Waketum DPP Partai Nasdem, Ahmad M Ali meminta dilakukan peninjauan kembali atas pelatihan online yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider) Kartu Prakerja. Sebab, selain mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan.

“DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan,” tegas Ahmad M Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

  1. Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja yang menggandeng delapan mitra platform digital. Permintaan itu telah dia sampaikan kepada Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK di Jakarta, Senin (4/5). “Saya minta KPK mulai melakukan proses penyelidikan,” kata Boyamin.

Boyamin mengatakan, KPK sudah bisa lakukan penyelidikan karena telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II. “Artinya jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark up, KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya mulai pengumpulan bahan dan keterangan,” ujarnya.

  1. Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pengadaan barang dan jasa dalam program Kartu Prakerja rawan dikorupsi. Alasannya, delapan mitra penyedia pelatihan di program tersebut ditunjuk tanpa melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

“Teman-teman bisa cek prakerja.go.id, di bagian bawah ada sejumlah perusahaan swasta yang membantu sejak awal pembentukan Prakerja ini. Kemudian perusahaan swasta yang membantu seolah-olah dapat privilege untuk dapatkan platform digital,” ujar Wana.

Ia menambahkan, program Kartu Prakerja akan berujung sia-sia karena tidak ada jaminan para peserta Kartu Prakerja akan mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Ini proyek gagal di tengah pandemi Covid-19, ‘’Setelah pesertanya lulus, tidak ada wadah yang menampung mereka, tidak ada pemberi kerja atau perusahaan yang menampung mereka, sehingga sia-sia” tegasnya.

  1. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah terus memperbanyak jumlah laboratorium untuk lakukan pemeriksaan spesimen Covid-19. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat tes di seluruh daerah agar penanganan wabah covid-19 bisa maksimal.

Bambang menyatakan, saat ini ada dugaan data yang dipublikasikan pemerintah masih lebih rendah dari kasus Covid-19 yang terjadi sesungguhnya. Ia berharap, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan lebih agresif dengan memaksimalkan pengadaan alat rapid test, PCR, dan peralatan pendukung kesehatan lainnya.

  1. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Gerak BS dan Relawan 4 Pilar kembali turba memberikan bantuan kemanusiaan kepada para sopir Taxi Bluebird yang ikut terdampak Covid-19. Didampingi Direksi dan Ketua Serikat Pekerja Taxi Bluebird, Bamsoet menyumbang ratusan paket sembako berisi beras premium, mie instan, minyak goreng, teh, susu, kecap, kornet, sabun serta hand sanitizer Mandom.

Bamsoet tampak prihatin melihat kondisi para pengemudi taxi ini, mereka sudah jatuh ketimpa tangga. Artinya, pendapatan mereka berkurang karena bersaing dengan taxi online, kini jauh berkurang lagi dengn diberlakukannya PSBB di Jabodetabek. Ia berharap, semoga bantuannya bisa mengurangi beban mereka yang bertambah berat.

  1. Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi secara intens dalam mendistribusikan bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Karena, sebagai akibat ketidaksinkronan data penerima bansos dari Kemensos telah terjadi permasalahan di beberapa daerah.

Selain itu, Puan mengatakan, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, tidak cukup dengan mengandalkan PSBB. Menurut Puan, kebijakan itu (PSBB, red) harus diikuti dengan gotong royong dan memupuk solidaritas social untuk mengatasi dampak corona.

  1. Persaudaraan Istri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( PIA DPR) membagikan 1.700 paket sembako kepada pekerja di lingkungan DPR dan Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Senin (4/5).

Ketua DPR Puan Maharani mengimbau semua pihak untuk bergerak dan membantu sesama. Pasalnya, Covid-19 hanya bisa diselesaikan bersama-sama dan secara berkesinambungan. “Di masa pandemi ini selain pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kita juga butuh gotong royong berskala besar,” ujarnya.

  1. Mangkirnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dari panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Pandjaitan jadi pergunjingan hangat di masyakat. Ruhut Sitompul menyindir, Said Didu yang kerap menggaungkan jargon ‘manusia merdeka’ ternyata tak punya nyali berhadapan dengan hukum.
    ‘’Cemen, nyali kerupuk dengan alasan PSBB,’’ sindirnya. Seperti diberitakan, Said Didu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri Senin (4/5) terkait laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
  2. Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean 
menyebut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu tidak berani menghadapi penyidik Polri. Ferdinand lantas menyinggung alasan Said Didu tak penuhi panggilan pemeriksaan karena adanya pemberlakuan PSBB di Jakarta.
    “Sembunyi dibalik PSBB adalah alasan mengada-ada. Kalau alasannya PSBB maka semua proses hukum berhenti. PSBB tidak menghentikan proses hukum apapun dan tetap berjalan. Saya menduga ketidakhadiran ini soal nyali,’’ ujarnya.
  3. Kuasa hukum Said Didu, Letkol CPM (purn) Helvis menuturkan, kliennya tak memenuhi panggilan karena masih menjalani karantina mandiri di tengah wabah Covid-19. Apalagi, usia Didu masuk dalam kategori rentan terpapar virus corona. Maka dari itu, pihak kuasa hukum hadir ke Bareskrim Polri untuk meminta penjadwalan ulang. “Rencananya reschedule. Alasannya kita hanya menghargai UU Karantina, sampai ada maklumat Kapolri,” kata Helvis di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5).
  4. Waketum PAN Yandri Susanto meminta pemerintah membatalkan rencana mendatangkan 500 TKA asal China selama masa pandemi Covid-19. Yandri mengkritik, pemerintah meminta warga tetap tinggal di rumah dan melarang mudik. Menurutnya, saat-saat seperti sekarang ini sebaiknya pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengalami PHK.

“Jangan mem-PHK rakyat, tapi justru memasukan tenaga kerja dari China. Ini tidak adil dan tidak bisa diterima akal sehat. Kita minta rencana itu dibatalkan. Karena kalau tidak dibatalkan, saya yakin rakyat bisa marah,” kata Yandri.

  1. Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, rencana mendatangkan 500 TKA asal China menunjukkan ketidakpekaan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19. Mardani mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat. “Pemerintah pusat tidak peka dan cenderung keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan pemda didengar,” tegasnya, Senin (4/5).
  2. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Najwa Shihab meminta maaf kepada DPR secara institusional atas kritik yang dilayangkannya. Menurut Arteria, banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif.

“Saran saya secara pribadi, selaku anggota Komisi III, selaku anggota Badan Legislasi, dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan Covid-19 meminta Najwa minta maaf,” kata Arteria dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

“Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR. Pernyataan yang disampaikan Najwa memiliki konsekwensi hukum yang serius. Saya ingatkan, kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella berhati malaikat seperti enggak punya aib dan dosa,” tegasnya.

  1. Presiden Jokowi ikuti KTT Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5). KTT GNB tahun 2020 ini diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pukul 18.00 WIB atau pukul 15.00 waktu Azerbaijan.

Presiden Jokowi mengajak para kepala negara dan kepala pemerintahan GNB bersatu melawan Covid-19. “59 tahun lalu GNB didirikan untuk melawan musuh bersama yaitu imperialisme dan neokolonalisme. Saat ini musuh bersama kita adalah Covid-19. Pandemi ini masih jauh dari usai. Oleh sebab itu, saya mengajak negara-negara GNB untuk bergerak cepat, cermat, dan strategis,’’ tegasnya.

  1. Presiden Jokowi sampaikan tiga hal penting dalam KTT tersebut. Pertama, memperkuat solidaritas politik antar sesama. Kedua, mengajak negara GNB mengubah solidaritas politik menjadi kerja sama yang konkret, salah satunya adalah kerja sama dalam menemukan obat atau vaksin Covid-19. Ketiga, menekankan penguatan kemitraan global bagi negara berkembang.

“Kita perlu suarakan dan perjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan utang, maupun kewajiban pembayaran utang dari official creditors dapat dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19,” ujar Presiden.

  1. Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan untuk menggeser cuti Lebaran ke akhir Juli 2020. Opsi tersebut ditawarkan agar cuti Idul Fitri berdekatan dengan Idul Adha. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan hal itu usai rapat bersama Presiden melalui konferensi video, Senin (4/5).

“Pengganti cuti Lebaran ini disampaikan Presiden, masih ada tambahan opsi. Semula akhir tahun. Tadi Bapak Kepala KSP memberi masukan. Presiden minta dipertimbangkan mana yang lebih baik, apakah waktunya akhir Juli atau tetap akhir tahun ini,” ujar Doni Monardo.

  1. Polda Metro Jaya tetapkan tiga orang jadi tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Menkes Terawan. NA ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui akun Facebook. Dia menuliskan keterangan, daripada dokter-dokter, lebih baik presiden saja meninggal karena presiden lebih mudah dapat gantinya, apalagi saat ini manfaatnya kecil sekali.

Sedangkan YH dan AFR ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui pesan singkat WhatsApp. “Mereka menulis penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang menyerang pribadi Presiden RI dan Menkes RI,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Senin (4/5).

  1. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, gagasan tentang wewenang rakyat memberhentikan anggota DPR penting untuk disuarakan kembali di tengah situasi DPR tidak mampu memprioritaskan penanggulangan wabah Covid-19 di atas kepentingan kelompok.

Menurut Feri, sistem parlemen yang berlaku saat ini melanggengkan kekuasaan anggota dewan. Karena, relasi antara pemilih dengan yang dipilih terputus pasca-pemilu usai. Sehingga, pemilih tak punya wewenang memberhentikan anggota dewan, sekalipun kinerjanya buruk.

  1. Koordinator Bidang Konstitusi Ketatanegaraan Kode Inisiatif Violla Reininda mendorong DPR gunakan hak interpelasi untuk bertanya atau menggugat penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020. Hal itu perlu dilakukan karena Perppu tersebut punya implikasi besar terhadap kehidupan masyarakat di tengah pandemi corona.

‘’Melalui hak interpelasi tersebut DPR dapat membuahkan rekomendasi untuk menentukan apakah Perppu tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang atau tidak,’’ ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (4/5).

  1. Menhan Prabowo Subianto melepas 293 relawan yang tergabung dalam Komponen Pendukung (Komduk) Pertahanan Negara Bidang Kesehatan untuk percepatan dan penanganan Covid-19. Dahnil menjelaskan, kehadiran relawan tersebut merupakan salah satu dukungan Kementerian Pertahanan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Relawan komduk tersebut akan ditugaskan di RS Dr Suyoto Pusrehab, Kementerian Pertahanan,” ujar Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan pers, Senin (4/5).

  1. Menkumham Yasonna Laoly meminta Dirjen Imigrasi yang baru Jhoni Ginting memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) supaya kasus tidak tercatatnya kedatangan orang dari luar negeri — seperti eks Caleg PDI-P Harun Masiku pada Januari 2020 lalu, red — tidak terulang lagi.

Yasonna meminta Jhoni menegakkan aturan hukum soal keimigrasian secara baik dan benar, salah satunya menutup celah praktik pungutan liar di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Yasonna Laoly juga melantik Irjen Andap Budi Revianto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/5). Yasonna meminta Andap mampu mendeteksi segala bentuk penyimpangan sedini mungkin supaya inspektur jenderal tidak hanya bertindak setelah adanya pelanggaran.

  1. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melantik Setia Untung Arimuladi sebagai Wakil Jaksa Agung. Pelantikan digelar di Sasana Baharuddin Lopa, Kompleks Kejagung, Jaksel, Senin (4/5). Dalam sambutannya, Burhanuddin berpesan agar Arimuladi dapat berkontribusi terhadap pola pikir hingga budaya kerja di institusi Kejagung.
  2. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyiapkan lokasi kolam pancing ikan lele sebagai sarana hiburan bagi pemulihan psikososial warga yang sedang dikarantina di gedung Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Pemprov Jatim, Jalan Balongsari Surabaya. Ia baru saja mendapatkan bantuan 1 ton ikan lele hidup dari sebuah perusahaan di Jombang.

“Biar tidak bosan, kami sediakan kolam pancing ikan lele sebagai sarana pemulihan psikososial,” kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/5) malam.

(*)