Tim Redaksi ;
Dirilis oleh Alzier Dianis Thabranie via whatsapp
Berikut HOT ISU yang berkembang pagi ini :
- Mampukan Indonesia mengatasi wabah corona? Karena berdasarkan estimasi BIN, jumlah pasien positif virus Corona di Indonesia pada Juli 2020 mencapai lebih dari 100 ribu kasus.
- Presiden Jokowi Teken Perppu No 1 Tahun 2020 untuk Kucurkan Dana Ekstra Rp 405 Triliun Tangani Corona
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan aturan hukum mengenai tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan penyebaran pandemi virus corona ke Ketua DPR Puan Maharani
Menkeu Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar di angka 2,3 persen karena virus corona. Namun, skenario terburuknya ekonomi RI minus hingga 0,4 persen.
Bank Indonesia (BI) mengoreksi skenario terburuk nilai tukar rupiah yang bisa menyentuh kisaran Rp17.500 sampai Rp20 ribu per dolar AS
IHSG diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (3/4). Investor diperkirakan menahan dana di pasar saham di tengah ketidakpastian rilis data perekonomian dalam dan luar negeri.
Harga minyak mentah dunia kembali melemah. Pelemahan harga minyak disebabkan lonjakan pasokan di tengah permintaan yang merosot tajam seiring dengan pandemi virus corona.
Bank Dunia akan menggelontorkan dana bantuan darurat senilai US$ 160 miliar atau Rp2.660 triliun (kurs Rp16.630 per dolar AS) guna membantu sejumlah negara dalam menangani dampak wabah virus corona.
- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan situasi dan kondisi di Ibu Kota sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data, tingkat kematian akibat Corona di DKI 10 persen, lebih tinggi dari persentase global.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menkes agar pemerintah pusat segera tetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PPSB) di wilayah Jakarta. Anies juga meminta kebijakan khusus untuk Jabodetabek terkait aturan ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menagih pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7,5 triliun
Wakil Presiden Ma’ruf Amin minta BPJS Kesehatan bayar tunggakan jatuh tempo kepada rumah sakit-rumah sakit swasta yang menangani Covid-19
Anies : 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang ada di DKI Jakarta akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19. Anies berharap program bantuan yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi bisa segera dieksekusi
- Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan minta para elite politik tak memelintir berita soal penanganan Covid-19 oleh pemerintah. “Yang elite-elite ini, jangan Anda men-twist (memelintir) berita. Anda bisa menjadi bagian membuat orang lain mati gara-gara berita yang tidak jelas,” ujar Luhut usai rapat bersama Presiden Jokowi, Kamis (2/4).
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi memutuskan, pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi untuk mudik Lebaran, kata Luhut Panjaitan selaku Plt Menteri Perhubungan. Saat ditanya alasan pemerintah tak melarang mudik, Luhut hanya mengatakan, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah tidak akan diindahkan oleh masyarakat
- Presiden Jokowi akan berikan bantuan sosial (bansos) kepada 2,5 juta masyarakat DKI Jakarta supaya warga ibu kota tetap bertahan di rumah.
Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menyebut warga diperbolehkan mudik saat lebaran Idul Fitri tahun ini, namun statusnya sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan diminta lakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kritik pemerintah yang bolehkan mudik. IDI menilai tidak ada jaminan para pemudik akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari
Mensesneg Pratikno meluruskan pernyataan Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman soal diperbolehkannya warga mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Pratikno menegaskan, yang benar adalah pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak mudik. - Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap masyarakat tidak mengucilkan dokter dan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. Menurutnya, mereka justru jadi pahlawan kemanusiaan yang berada di garda depan mempertaruhkan nyawanya. Corona Bukan Aib, Jangan Kucilkan
Ketua MPR Bambang Soesatyo memfasilitasi rapid test Covid-19 untuk para wartawan press room MPR/DPR/DPD RI. Pemberian fasilitas ini selain untuk mencegah penyebaran virus corona juga agar kualitas informasi lebih akurat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo melantik empat anggota MPR pergantian antar waktu (PAW). Bamsoet berharap seluruh anggota MPR tetap bekerja produktif di tengah situasi darurat pandemi virus orona.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menilai rencana pemerintah terapkan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus corona tidak proporsional, ia minta rencana itu dibatalkan. “Ini ibarat membunuh nyamuk dengan Bazooka,ββ ujarnya. - Ketua DPR Puan Maharani pastikan DPR segera membahas Rancangan Undang-undang ( RUU) tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2020.
- Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, mengatakan Komisi III DPR telah melaporkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan akan diselesaikan dan disahkan pekan depan.
Aziz : draf omnibus law RUU Cipta Kerja segera dibahas. Rapat paripurna menyepakati pembahasan draf RUU tersebut dilakukan oleh Baleg DPR
Aziz : rapat paripurna DPR menyepakati pembahasan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan oleh Banggar DPR
- Kepala BNPB merangkap Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo : kelemahan pemerintah mendeteksi virus Corona karena tidak memiliki alat tes cepat berskala besar
Kepala BNPB Doni Monardo : pemerintah sedang mengkaji pemberian pekerjaan baru di bidang pertanian dan peternakan bagi pegawai di kota besar yang di PHK imbas wabah
Doni Monardo : 13 dokter meninggal dunia selama wabah Covid-19, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X gandeng tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk menangani permasalahan wabah virus corona, Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar - Rencana Menkumham Yasonna Laoly Bebaskan Napi Korupsi Dipertanyakan, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai Yasonna punya niat mempermudah napi korupsi dan meringankan hukuman mereka.
- Presiden Jokowi menyebut distribusi sembako mengalami kendala karena ada dua daerah yang memblokir jalan. Ganjar Minta Isolasi Kota Tegal Dievaluasi dan Disesuaikan Aturan PSBB
- Menkes Terawan Agus Putranto pastikan, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 40.829 tempat tidur di 132 rumah sakit rujukan
Menkes Terawan Agus Putranto : sesuai protocol yang dikeluarkan PDPI (perhimpunan dokter paru Indonesia) pemerintah gunakan tablet tamiflu untuk pasien Covid-19.
Menkes : pemerintah sudah distribusikan 450.000 tablet Tamiflu ke seluruh rumah sakit rujukan di Indonesia. Pemerintah sudah distribusikan 8.423 alat bantu pernapasan ke 2.867 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia.
- Kondisi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi semakin baik. Budi Karya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungannya dalam melawan COVID-19. Sambil Bertakbir. Menhub Ajak Masyarakat Lawan Corona
- Kapolsek Kembangan, Kompol Fahrul Sudiono dicopot dari jabatannya, dimutasi dan diperiksa Propam karena melanggar Maklumat Kapolri dengan menggelar resepsi pernikahan di hotel mewah di Jakarta di tengah wabar virus corona. Polisi memang harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
- Mantan staf Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri didakwa menyuap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar US$57.350 atau setara Rp600 juta. Suap tersebut terkait permohonan pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.
- Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menilai, residivis Pudjiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dapat diancam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman kebiri karena menikahi anak berumur 7 tahun
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ingatkan perusahaan tetap membayar THR kepada para pekerja, karena pemberian THR merupakan kewajiban yang termaktub dalam UU No.13,2003 tentang Ketenagakerjaan
- KPK Terbitkan Panduan Pemakaian Anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa guna mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus Corona
- Arsul Sani : seluruh fraksi di Komisi III DPR sepakat, tidak ada pembahasan ulang subtansi dalam RUU Pemasyarakatan. Sebab RUU itu sudah disetujui dalam pembahasan tingkat I
Terima kasih (*)
