Tim Redaksi
Berikut kami sampaikan ISU yang berkembang hari (Minggu, 9/2) ini :
Tembak di Tempat
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Net S Pane menyerukan, sudah saatnya Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku yang menjadi buron KPK atas kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Dengan adanya perintah Kapolri tersebut, maka anggota Polri di seluruh Indonesia akan serius menangkap politisi Partai Demokrat yang lompat ke PDIP itu dalam keadaan hidup atau mati.
Neta yang mantan Redpel Harian Merdeka BM Diah ini menambahkan, meskipun Polri sudah menyebarkan forto Harun Masiku sebagai DPO ke seluruh penjuru tanah air, kenyataannya anggota Polri belum bisa menangkap politisi PDIP tersebut.
‘’Untuk itu Kapolri perlu bersikap lebih tegas yakni memerintahkan seluruh anggotanya untuk lakukan tembak di tempat, hidup atau mati agar Harun Masiku ke luar dari persembunyiannya,’’ ujat Neta Pane.
Kepemimpinan Altrosentris
Ada pernyataan menarik Wakil Ketua MPR Lestari saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode work shop dihadapan Pengurus dan Anggota Komisariat PMII Ciputat, Tangerang di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Jakarta, Sabtu (8/2). Acara tersebut dihadiri mantan Bupati Bojonegoro Suyoto dan praktisi pendidikan Ahmad Baidlowi.
Politisi NasDem ini mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah model kepemimpinan yang altrosentris, yakni kepemimpinan yang pola dan gayanya berbeda dengan kepemimpinan saat ini. Kalau dulu seorang pemimpin berada di depan sehingga apa pun yang dikatakan pasti dan harus diikuti.
Tetapi untuk masa depan diperlukan pemimpin yang memimpin karena persetujuan dari lingkungannya. Pemimpin yang bisa menjadi motor untuk menggerakkan subsistem yang ada di sekitarnya, bukan lagi pemimpin sebagai pahlawan, karena zamannya sudah berbeda.
Tuntutan ke depan di 2030 apalagi menyambut 2045 Indonesia Emas adalah pemimpin yang bisa menggerakkan dari belakang. Ia berharap, generasi muda memahami teori kepemimpinan dan terus berlatih soal itu. Apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari proses itu.
Sosialisasi Empat Pilar dengan Metode Work Shop ini terlihat lebih semarak, karena berlangsung dua arah. Semua peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat dalam permainan dan penerapan nilai-nilai Empat Pilar yang diperagakan selama berlangsungnya kegiatan. Mereka juga mendapatkan ruang yang cukup, untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya seputar Empat Pilar.
Tongkat Raja Batak
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pers harus menjadi mercusuar masyarakat dalam mendapatkana informasi akurat. Ia meyakini di era pos-truth (pasca kebenaran) saat ini, posisi pers tetap menjadi bagian dari sipremasi masyarakat sipil.
Walupun hak public mendapatkan informasi dimanfaatgkan buzzer di berbagai media social, namun kekuatan pers tetap signifikan dan sulit tergantikan. Itulah pidato Bamsoet di acara peringatan hari Pers Nasional di Banjarbaru, Kalsel bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Jokowi, Sabtu (8/2)
Sementara itu, saat berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk mensosialisasikan Empat Pilar, Ketua MPR Bamsoet juga menerima tanda kehormatan berupa tongkat Raja Batak Tunggal Panaluan dan seperangkat pakaian adat Raja Batak.
Tanda kehormatan tersebut diberikan langsung oleh para tokoh masyarakat adat di gedung berkharismatik Sopo Partukungkoaan Tarutung disamsikan Bupati Tapanulia Utara, Nikson Nababan dan Ketua DPRD Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan.
Ibukota Baru & Pilkada 2020
Jokowi Tegaskan Ibu Kota Baru Tak Akan Rusak Lingkungan saat membuka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarbaru, Kalsel. Jokowi jelaskan, konsep pembangunan ibu kota sudah dirancang untuk memenuhi semua kriteria yang diperlukan, termasuk memperhatikan aspek lingkungan.
“Kita akan menerapkan gaya kota abad 21 yang rendah karbon, yang peduli pada lingkungan, sangat hijau, green city, smart city. Ibu kota baru kelak akan menjadi pusat transportasi baru yang berbasis riset dan teknologi inovasi,’’ katanya.
Presiden berharap, pers berperan besar dalam Pilkada 2020. “Saya juga mengapresiasi peran pers sebagai pilar demokrasi yang keempat dalam Pilpres 2019 yang diakui sebagai pemilu terbesar dan terumit di dunia, pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga situasi bangsa tetap dalam keadaan kondusif,” tegas Jokowi.
Sementara itu Menteri LHK Situ Nurbaya Bakar mengaku sering diwanti-wanti Jokowi agar pembangunan Ibu Kota Baru tidak merusak lingkungan. Ia pun memastikan, pembangunan ibu kota baru tidak akan mengorbankan aspek lingkungan.
“Tidak benar jika ada yang bilang pembangunan ibu kota itu akan mengorbankan lingkungan,” ujarnya saat meninjau lokasi Hutan Pers Taman Spesies Endemik dan Taman Miniatur Hutan Hujan Indonesia di Kawasan Kantor Sekda Provinsi Kalsel.
Menteri asal NasDem ini menerangkan, ada beberapa konteks penting yang sering ditekankan Presiden Jokowi terkait pembangunan ibu kota. Salah satu yang ditekankan presiden adalah pembangunan atau penataan ibu kota sejalan dengan penataan dan pemeliharaan lingkungan. Ia memastikan pembangunan ibu kota baru tetap akan memperhatikan aspek lingkungan.
Tak Perlu Menko
Politisi PDI-P Effendi Simbolon mengkritik fungsi Menko dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf tidak efektif. Ia menilai tidak perlu ada Menko dalam kabinet Indonesia Maju karena fungsi Menko tidak terlalu efektif.
“Fungsi menko saya kira tidak terlalu efektif hanya memperpanjang birokrasi yang akhirnya tidak penting juga. Kalau pemerintah mau lari kencang, enggak perlu ada menko,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Kabinet Jokowi-Ma’ruf’ di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).
Dengan tiadanya Menko, tegas Effendi, menteri-menteri bisa menerapkan kebijakannya secara langsung. Justru dengan adanya Menko, para menteri jadi bingung akan bertanggungjawab kepada siapa. Kepada Wakil Presiden, Menko atau ke Presiden?
Sebagai catatan, pada awal periode kedua, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada lagi visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden. Jadi, ujar Effendi Simbolon, tak perlu Menko.
Pindah Profesi
Anggota Fraksi Gerindra di DPR Andre Rosiade diledek politisi PDIP, Charles Honoris. Menurut Honoris, kalau Andre ketakutan nggak usah bikin pengalihan isu. Fokus saja pada persoalan yang dihadapi, tidak usah menyindir Ahok dengan istilah Komut rasa Dirut.
‘’Katanya mau somasi, ketika hotelnya mau buka CCTV, kok langsung batalkan somasi dan bawa-bawa isu Ahok,’’ kata Honoris.
Politisi PDI-P dari Dapil Jakarta Barat dan Jakut ini mengatakan, anggota DPR tidak punya tupoksi untuk menjebak orang melakukan pidana. Kalau di Amerika Serikat, kegiatan yang dilakukan Andre tergolong ilegal.
“Kalau dia beralasan melakukan fungsi pengawasan itu alasan ngawur. Tidak ada dalam tupoksi anggota DPR menjebak orang melakukan tindak pidana. Ini kalau di sistem pidana anglo saxon seperti di Amerika yang dilakukan Andre itu namanya entrapment dan itu tergolong kegiatan ilegal,”ujarnya.
Honoris mengatakan, kalua Andre hobi menggerebek PSK, lebih baik pindah profesi saja. ‘’Kalau memang hobinya grebek-grebek gitu, mungkin ada baiknya alih profesi saja. Pemda itu biasanya buka lowongan untuk tenaga Satpol PP honorer,’’ seloroh Charles Honoris.
Evakuasi Gelombang II
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut ada kemungkinan pemerintah melakukan evakuasi gelombang II terhadap WNI yang masih tersisa di China. Namun itu memerlukan tahapan-tahapan khusus.
‘’Sekarang ini kita sedang menutup jalur penerbangan Indonesia – RRC untuk menghindari keluar-masuknya virus itu. Nah lalu gimana yang belum pulang? Nanti bisa ada operasi khusus, kalau memang diperlukan pulang, kita sedang atur,” kata Mahfud kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat malam (7/2).
Sementara itu pemerintah China akan menjemput 80 warganegaranya yang ada di Bali. Mereka diangkut dengan satu unit pesawat tanpa penumpang dari China yang diperkirakan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (8/2) pukul 11.30 WITA.
Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, Elfi Amir menjelaskan, pesawat terbang tanpa penumpang yang didatangkan dari Guangzhou China akan membawa 80 warga China di Bali ke Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 14.00 WITA.
‘’Pesawat tidak membawa penumpang (ferry flight) dan berangkat pukul 14.00 WITA ke Wuhan. Penerbangan khusus ini menjemput warga Tiongkok di Bali,” kata Elfi kepada Kompas.com, Sabtu pagi (8/2).
Tidak Intervensi
Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, Kepala BIN Budi Gunawan tidak memiliki kedekatan khusus dengan PDIP. BIN juga tidak mengintervensi kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret Harun Masiku.
Ia membantah Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyangsikan kenetralan BIN dalam kasus Harun Masiku. ‘’BIN bekerja untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Begitu juga dengan Kepala BIN bekerja profesional di bawah UU dan sumpah intelijen,” ujar Wawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (8/2).
Wawan menyatakan BIN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Harun Masiku. BIN tidak mempengaruhi proses hukum yang menjerat kader parpol mana pun. ‘’BIN diawasi Komisi Intelijen dan DPR dalam masalah kinerja, serta BPK dalam pertanggungjawaban budget. Jadi, tidak benar BIN berpihak terkait kasus Harun Masiku,” tegasnya.
Sebelumnya, Andi Arief meminta BIN turun tangan membantu KPK dan Polri mencari Harun Masiku. Andi menyebut itu perlu untuk membuktikan Budi Gunawan tidak memiliki kedekatan dengan PDIP dan Harun Masiku.
Pengalihan ISU
Menko Polhukam, Mahfud MD berkilah, pemerintah tidak pernah menggulirkan wacana pemulangan WNI eks ISIS. Menurut dia, wacana pemulangan WNI eks ISIS di berbagai media adalah pengalihan isu saja.
“Tidak ada itu wacana untuk memulangkan, ini sudah dua minggu terus bergulir, seakan-akan kami mau memulangkan sehingga itu menjadi berita besar. Saya curiga ini untuk mengalihkan isu,’’ ujar Mahfud MD saat ditemui di Banjarmasin, Jumat (7/1.
Dijelaskan, terkait WNI eks ISIS yang saat ini berada di Suriah, pemerintah hanya membuat alternatif aturan hokum saja.
Di tempat terpisah, Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian menolak memulangkan WNI eks ISIS. Presiden Jokowi mengutamakan keselamatan bangsa.
‘’Iya saya kira presiden sudah menyatakan bahwa beliau menolak untuk itu. Yang menjadi pertimbangan presiden adalah keselamatan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Donny.
Donny menjelaskan, ada banyak pertimbangan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, di antaranya mereka memiliki paham yang berbeda dengan NKRI.
Jalan Bareng
Megawati Soekarnoputeri, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani terlihat kian mesra dan sering terlihat jalan bareng. Setidaknya, ketiganya tampil bareng di Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk meresmikan patung Bung Karno. Banyak yang menduga, kebersamaan tersebut sebagai upaya mensosialisasikan Prabowo-Puan Maharani dalam Pilpres 2024 mendatang.
Banyak guyonan Megawati yang tertuju pada Prabowo dan Puan Maharani. Sebagai missal, saat memberi kuliah umum di hadapan Taruna dan Taruni Akmil Magelang, Jumat (7/2), Megawati menyebut Prabowo nakal semasa jadi Taruna Akmil.
‘’Tadi sambil jalan Pak Prabowo bilang : Saya ini nakal loh Bu sampai saya diturunkan pangkatnya,’’ seloroh Mdegawati menirukan kata-kata Prabowo kepada dirinya.
Masih dengan nada bergurau, Megawati lalu juga menceritakan komentar Ketua DPR sekaligus putri kandungnya, Puan Maharani. “Bu Puan langsung nyeletuk : Iya tapi kan hadiahnya jadi Menhan. Artinya kalau nakal sebaiknya nakal. Jadi kalau guru mau nempeleng, kasih saja pipinya,” ujar Megawati sambil tertawa.
(*)
