Panitia Khusus DPRD Lamsel Meminta Dishub Maksimalkan PAD

103

LAMSEL– Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang tergabung dalam tim pansus anggaran LKPj Tahun 2023, meminta agar pihak dinas perhubungan (Dishub) dapat lebih maksimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan LKPj T.A 2023 pemkab Lampung Selatan, digedung Banggar DPRD, Jumat, (19/04/2024).
Pembahasan dimulai dari pertanyaan Ketua Tim Pansus M. Akyas. Anggota DPRD dari Fraksi PKS itu menanyakan berapa besaran PAD sektor parkir milik Dishub. Lalu, disampaikan Plt Kadishub Lampung Selatan Harizon, targetnya mencapai Rp240 juta.
Melihat gelagat Harizon yang bakal tidak merinci dari mana sumber PAD tersebut, Akyas pun lalu meminta Harizon untuk dapat menjelaskan dari mana sumber PAD tersebut.
Sejenak, Harizon pun meminta bawahan untuk membuat catatan kecil soal sumber PAD Dishub, dari sektor parkir. Tak lama, Herizon menyampaikan daerah-daerah yang menyumbang PAD dari sektor parkir tersebut.
PAD itu bersumber parkir dari sejumlah pasar. Untuk Bakauheni sebesar Rp800.000/bulan, Katibung Rp800.000/bulan, Kalianda Rp5,5 juta/bulan, Candipuro Rp600.000/bulan, Sidomulyo Rp6,5 juta/bulan, Waypanji Rp1,5 juta/bulan dan Natar Rp6 juta/bulan. Dengan total beban target PAD di tahun 2023 sebesar Rp240 juta.
Usai mendengar penjelasan Harizon, M. Akyas lalu mempertanyakan berapa yang terealisasi dari beban target PAD tersebut. Harizon lalu menjawab sebesar Rp224 juta.
“Dari target Rp240 juta, yang terealisasi sebesar Rp224 juta. Sumber PAD Dishub dari sektor parkir itu hanya dari pasar, ucap Harizon.
Harizon lalu menjelaskan, jika belum tercapaikan target PAD tersebut lantaran terjadi penyempitan lahan parkir di Kecamatan Natar.
Menyambung pertanyaan Akyas, Anggota Pansus LKPj Jenggis Khan Haikal berpendapat, jika PAD dari perangkat daerah diyakininya dapat memajukan daerah, sehingga Dia mendorong agar Dishub dapat lebih kreatif dan inovatif, agar pendapatan daerah dari sektor parkir dapat lebih maksimal. Contohnya, menggunakan pihak ketiga.
“Rapat (LKPj) ini adalah forum resmi yang hasilnya akan diparipurnakan. Kita semua berharap, semua ini dapat mendukung pembangunan dan kemajuan daerah,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Pansus Imam Subeki. Anggota DPRD dari PKB tersebut meminta agar target PAD dapat lebih dimaksimalkan lagi. Terlebih dari Kecamatan Natar. Hal itu mengingat, kecamatan tersebut mempunyai potensi sehingga diminta dapat lebih digali.
“Ya, coba dicek kembali di 7 titik itu. Berapa kendaraan yang lalu-lalang. Harapan kita kalau bisa, untuk Kecamatan Natar itu ditingkatkan lagi. Pelajari, kalau ada kendala, kita bahas dan buat aturannya,” ujarnya. (hms/asof)