KALIANDA – Keberadaan posko Covid-19 di rumah dinas jabatan Bupati Lampung Selatan dinilai hambat prinsip ketransparanan dan keterbukaan. Betapa tidak, untuk memasuki kompleks rumdin itu baik tamu masyarakat umum, pers maupun LSM dan ormas harus melapor ke Pol PP yang berjaga 24 jam. Petugas yang berjaga diwajibkan melaporkan siapa pun tamu yang datang ke ring dalam. Hal ini seperti dilangsir di lampungraya.id.
“Bukan bermaksud bersuudzon, namun kan idealnya posko covid ini tidak berada di lokasi yang menerapkan protokol keamanan yang ketat, sehingga jadi mudah diakses masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Bambang Irawan, Senin 1 Juni 2020.
Menurut anggota F-Gerindra ini, dengan membangun sistem atau pola yang transparan akan memberikan rasa simpatik dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau wartawan saja susah masuk, bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan rasa kepercayaan di masyarakat. Alhasil dengan kondisi seperti ini, wajar jika berkembang isu negatif di masyarakat,” imbuh dia.
Bambang berujar, baiknya posko covid ini penempatannya di lokasi yang mudah diakses dan diamati masyarakat. Menurut dia, dengan penempatan posko Covid-19 di rumah dinas jabatan bupati, maka wajar penerapan protokol keamanan cukup ketat. Karena memang rumah dinas jabatan itu memiliki sistem keamanan tersendiri.
Bambang mencontohkan, lapangan tenis indoor, halaman kantor bupati atau lokasi lain yang lapang namun dilengkapi tempat penyimpanan adalah lokasi ideal sebagai posko.
“Kita mendorong pemda segera merelokasi posko ke tempat lain yang lebih strategis. Cukup pengalaman waktu musibah tsunami lalu, banyak isu-isu yang tidak bertanggung jawab menganggu pikiran masyarakat,” tukasnya.
Untuk diketahui, bukan kali ini saja rumah dinas jabatan bupati dijadikan posko penanganan bencana. Sebelumnya, pada akhir 2018 pasca musibah tsunami melanda pesisir Kalianda, entah apa pertimbangan pemerintah daerah sehingga rumdin sebagai lokasi favorit untuk dijadikan posko penanggulangan bencana. (*/sof)
