KALIANDA- Lepas sehari saja dari pantauan media ini, sampah pasar impres kembali menggunung. Tampak, tumpukan sampah berceceran hingga jalan beraspal di pasar impres Kalianda, Senin siang (3-2-2025). Padahal sebelumnya, petugas DLH Pemkab Lamsel sudah lakukan bersih bersih, sejak pagi pada Sabtu (1-2-2025). Tapi kini, kumat lagi sampah pasar dibiarkan menggunung lagi.
Terkait, tumpukan sampah yang sebelumnya tersebar disujumlah titik kota Kalianda, membuat geram Komisi III DPRD Lamsel. Bahkan, pada RDP dengan DLH Lamsel terungkap anggaran pengelolaan sampah sangat fantastis hingga mencapai Rp. 14 Milyar. Mendapat kritikan tajam soal tumpukan sampah oleh publik, DLH langsung bergegas lakukan bersih bersih. Bahkan, DLH buru-buru membuat pagar pembatas tempat pembuangan sampah pasar impres. Ironisnya, belum ada seminggu tapi hanya berselang sehari saja, sampah pasar impres kembali menggunung. Kini, tumpukan sampah itu kembali di keluhkan masyarakat dan para pedagang pasar impres Kalianda.
Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan soal tumpukan sampah bau busuk menyengat, tiga swadaya masyarakat meminta adanya evaluasi menyuruh kepada petugas DLH Lamsel. Ketiganya, menilai DLH Lamsel tidak becus lakukan pengelolaan sampah di Lamsel. Bahkan, terkait hal itu Agus Saini, aktivis lingkungan meminta pihak terkait untuk segera merespon dengan lakukan penyelidikan menyeluruh terkait pengelolaan persampahan di Lamsel. Apalagi, anggaran pengelolaan sampah cukup fantastis hingga 14 Milyar. Sedangkan Komarudin Zamas, sebagai mantan ketua ormas KBPP Polri Lamsel mengatakan tumpukan sampah yang tersebar disejumlah titik di kota Kalianda, dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan tidak sedap dipandang mata yang akan berimbas pada penurunan wisata di Lamsel. Ini dikarenakan Lamsel menjadi daerah yang kotor, jorok, dan banyak sampah. Terkait itu, Mantan Ketua KBPP Polri Lamsel ini meminta Bupati Lamsel terpilih yang segera dilantik sebagai Bupati definitif untuk lakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap kinerja DLH Lamsel. Bahkan, dirinya menilai Kadis DLH tidak beres dan tidak becus bekerja.
Selain aktivis lingkungan dan mantan ketua KBPP Polisi Lamsel, ikut bersuara Ketua LSM Pro Rakyat Aqrobin AM. Dirinya, mengaku prihatin atas pengelolaan persampahan di Lamsel. Terkait itu, Ketua LSM Pro Rakyat ini meminta BPKP Perwakilan Lamsel dan Inspektorat untuk lakukan audit anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp. 14 Milyar. Jika hasil audit ditemukan banyak pelanggaran, termasuk kejanggalan dalam pengelolaan anggaran persampahan, maka LSM Pro Rakyat akan segera bertindak secara kelembagaan. Kesempatan itu, dirinya mengaku sangat geram karena dahulu Lamsel merupakan daerah yang bersih dan indah. Sehingga, Lamsel telah berkali kali dapatkan penghargaan Adipura dari Pemerintah Pusat. (asof)
