Tim Redaksi :
Dirilis oleh Alzier Dianis Tabranie Via Whatapp
Berikut ISU Aktual yang berkembang pagi hingga siang ini :
- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.
Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penundaan rencana kedatangan 500 TKA China tersebut.
Sebelumnya, DPR menggelar rapat paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5). Rapat tersebut diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPR terkait rencana pemerintah mendatangkan 500 tenaga kerja asing asal China. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, DPR harus bersuara atas rencana pemerintah tersebut.
- KPK sedang mendalami laporan yang disampaikan Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI) terkait dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja. KPK akan melakukan penyelidikan bila menemukan indikasi tindak pidana dari hasil telaahan dan kajian yang dilakukannya.
- Pemerintah menganggarkan dana Rp 5,6 triliun untuk pelatihan daring anggota Kartu Prakerja. Menurut Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, besaran tersebut disesuaikan dengan stimulus ekonomi jilid tiga yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid-19. “Anggaran sebesar Rp 5,6 triliun untuk bantuan biaya pelatihan itu dengan asumsi paket stimulus III Rp 405 triliun untuk perlindungan sosial dan dukungan industri disetujui oleh DPR,” kata Panji, Selasa (5/5).
- Anggota DPR dari F-PKS Kurniasih Mufidayati menilai program Kartu Pra Kerja tidak transparan dan bermasalah. Ia juga menyebut program ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia.
Sistem registrasi online tidak bisa diakses oleh masyarakat, karena menurut data, hanya sekitar 60 persen daerah yang bisa akses internet. Ia meminta pemerintah menghentikan program Kartu Pra Kerja dan anggarannya dialihkan untuk membantu pekerja yang terdampak pandemi corona. - Didi Kempot tutup usia, Indonesia berduka. Sang maestro campur sari yang dijuluki ‘Bapak Patah Hati’ itu meninggal dunia di RS Kasih Ibu, Solo, Jateng, Selasa (5/5) pukul 07.45 WIB akibat penyakit jantung yang dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di TPU Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jatim, Selasa (5/5).
Presiden Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam, Selamat Jalan “The Godfather of Broken Heart”. Anies Baswedan menyebut patah hati yang mendalam, Ganjar Pranowo bilang Kempot seniman ndeso yang tak lupa asal-usul, Ketua Gugus Depan Covid-19 Doni Monardo menyebut Didi Kempot sebagai Pahlawan Corona, Khofifah Sebut Lord Didi Kempot Punya Mantra Ajaib Sembuhkan Patah Hati, sedangkanKPK mengaku kehilangan seniman antikorupsi.
- Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan pemerintah menambah besaran bantuan uang tunai bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19, dari Rp 600.000 menjadi Rp 1.500.000 per bulan dan cakuoannya diperluas.
Menurutnya, angka Rp 1.500.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga dengan orangtua dan dua anak. Jumlah tersebut juga dinilai masih masuk akal bagi keuangan negara. “Seminim-minimnya kita bisa begitu. Apa boleh buat, budget kita juga tipis,” ujarnya.
- Pimpinan DPR mengaku telah berdiskusi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kegiatan pengganti kunjungan kerja DPR ke daerah pemilihan (kundapil). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut, kundapil bisa diganti dengan kegiatan penyaluran kebutuhan pokok kepada warga di dapilnya.
Azis menjelaskan penyaluran kebutuhan pokok itu bisa dilakukan dengan mengerahkan tim, anggota DPR tidak wajib hadir secara langsung. Namun, penyaluran bahan kebutuhan pokok tersebut harus melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Kami pimpinan ingin menyampaikan dalam rapat paripurna kali ini, berkenaan dalam memasuki masa reses, laporan pertanggungjawaban bapak/ibu dalam rangka kunker. Tadi telah kita diskusikan kepada BPK bahwa kundapil bapak/ibu dan masalah sosialisasi 4 Pilar, kebetulan ada teman-teman yang dari MPR, itu bisa dilakukan dengan penggantian pembelian bahan sembako kepada bapak/ibu di daerah pemilihan masing-masing,” kata Azis dalam rapat paripurna yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR, Selasa (5/5).
- Politisi PAN, Hanafi Rais memutuskan mundur dari keanggotaan DPR periode 2019-2024 dan Ketua Fraksi PAN di DPR. Putra pendiri PAN, Amien Rais itu juga melepaskan jabatan Wakil Ketua Umum PAN, dengan alasan kecewa dengan hasil Kongres PAN yang memenangkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum.
“Kita semua tahu bahwa PAN telah melewati proses kongres yang sarat dengan kekerasan dan mencoreng wajah partai sendiri,” uja Hanafi Rais dalam surat terbuka yang menyebar sepanjang Selasa (5/5) kemarin.
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur ke bulan Desember 2020. Jika bencana non-alam virus Corona (COVID-19) belum berakhir di bulan itu, Pilkada dapat diundur kembali. Hal tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Kepala daerah petahana yang menyalahgunakan jabatan di Pilkada – misalnya lakukan politisasi bansos Covid-19 –, dapat dibatalkan pencalonannya. “Kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi atau petahana, bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon,” kata anggota KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan, kemarin.
- Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah para dokter muda yang aktif membantu para pasien Covid-19. Sebagai bentuk penghargaan, Bamsoet mengusulkan agar pemerintah maupun rumah sakit tempat mereka mengabdi bisa memfasilitasi pemberian beasiswa kepada para dokter muda tersebut untuk menempuh pendidikan spesialis.
“Salah satu tantangan terbesar dunia kesehatan Indonesia adalah tidak meratanya persebaran dokter, khususnya dokter spesialis. Kita masih banyak kekurangan dokter spesialis. Hal ini jugalah yang turut menghambat penanganan Covid-19 di berbagai daerah,” ujar Bamsoet saat lakukan videoconference dengan para dokter muda yang tergabung dalam Junior Doctor Network (JDN) Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/5). - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama pemerintah daerah segera lakukan rapid test terhadap para pekerja di kawasan PT IMIP Morowali, terkait kematian mendadak seorang TKA asal China yang bekerja di kawasan tersebut.
‘’Ini penting agar dapat diketahui kondisi masing-masing karyawan sehingga dapat segera diambil langkah antisipatif penyebaran/penularan virus Covid-19 di wilayah sekitar perusahaan,’’ tegas Bamsoet, kemarin.
- Banggar DPR sudah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan segera disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat Banggar yang digelar Senin (4/5) malam, bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna Laoly.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah, BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak memiliki kekebalan hukum dengan adanya Perppu No. 1 Tahun 2020.
- Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan keputusan Banggar DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk disahkan sebagai undang-undang. Menurut Ray, jika Perppu itu disahkan menjadi UU, maaka pengawasan terhadap anggaran negara akan sulit dilakukan. Padahal, pengelolaan keuangan negara seharusnya berdasar pada prinsip transparansi dan partispasi.
- MK : Obyek Gugatan Uji Materi Perppu 1/2020 jadi hilang jika Perppu tersebut Ditetapkan Jadi UU. Dalam kondisi seperti itu, maka majelis hakim MK kemungkinan bakal menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima secara hukum.
- Ya, ampun. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 2,97 persen, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masih positif. “Penurunan di kuartal pertama ini senada dengan apa yang terjadi di 213 negara di global dan kita masih dalam posisi positif,” kata Airlangga lewat video conference usai rapat kabinet terbatas, Selasa (5/5).
Airlangga menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19. Banyak negara yang pada kuartal I/2020 ini tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif seperti China di angka -6,8 persen, Singapura -2,2 persen, dan Hongkong hingga -8,9 persen.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa harga dan stok bahan pangan terkendali di bulan Ramadhan. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat cabinet terbatas lewat video conference, Selasa (5/5). “Tadi disampaikan bahwa perkembangan pangan seluruhnya cadangan maupun stok relatif terjaga,” kata Airlangga.
- Polisi akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk mantan Sektretaris Kementerian BUMN, Said Didu dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Didu tidak hadir saat panggilan pertama, karena mengikuti aturan pemerintah soal PSBB.
“Penyidik akan menerbitkan surat panggilan kedua kepada Saudara Said Didu,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Tribrata TV, Selasa (5/5). - Pandemi virus Corona (COVID-19) belum bisa dipastikan kapan selesainya. Di tengah masa pandemi, sebagian wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti adanya kemarau lebih kering di sejumlah zona musim (ZOM) di Indonesia. Jokowi Minta Harga Pangan Dijaga
- Bawaslu mengungkap potensi maladministrasi pemilu apabila Pilkada Serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satunya adalah potensi abuse of power yang dilakukan petahana dengan modus bantuan sosial di tengah pandemi Corona.
- Anggota DPR dari Fraksi PKB, Marwan Jafar mengusulkan pemerintah membuat aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) plus. Apa yang dimaksud PSBB plus?
“Kita dorong pemerintah membuat PSBB plus. Jadi, sinkronisasi antara kebutuhan ekonomi dan kesehatan. Perspektif ekonomi dan kesehatan berimbang. Harus balancing,” kata Marwan kepada wartawan, Selasa (5/5).
Mantan Menteri PDT ini juga mengusulkan soal pembentukan Badan Pangan untuk mengantisipasi krisis di tengah wabah Corona. ‘’Saatnya dibentuk Badan Pangan Nasional yang berfungsi sebagai regulator, sedangkan Bulog berperan sebagai operator. Terkait ketahanan pangan, keduanya berpeluang besar mengoptimalkan masalah produksi dan distribusi bahan pangan potensial selain beras seperti jagung, umbi-umbian, kedelai dan lain-lain,” ujar Marwan. - Petani miskin yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan menyiapkan bantuan berupa pupuk, bibit dan obat-obatan yang senilai 300 ribu untuk 2,7 juta petani.
- Kementan mengoperasikan ATM beras bagi masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas pangan selama pandemi Covid-19. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ditjen Tanaman Pangan Kementan Gatut Sumbogodjati mengatakan, ATM Beras tersebut ditujukan bagi masyarakat tidak mampu dan terdampak Covid-19.
- Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan virus Corona di Indonesia berbeda dengan tiga tipe utama virus Corona di dunia. Keunikan virus Corona di Indonesia terbentuk karena virus itu sudah bermutasi.
- Kasus Keraton Agung Sejagat Purworejo, Jawa Tengah, mulai disidangkan hari ini, Rabu (6/5) secara online. Dua terdakwa yakni raja dan ratu Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso dan Fanni Aminadia, menjalani sidang dari Rutan Purworejo.
- Kasus positif corona di Indonesia bertambah 484 orang per 5 Mei 2020. Total kasus positif menjadi 12.071, pasien sembuh 2.197 orang, dan 872 orang meninggal. Kasus positif di Jatim 1.162 pasien, 198 sembuh dan 123 meninggal
- Komisi VII DPR kembali mendesak Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) atau Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) untuk mempercepat program konsorsium mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto kembali mengatakan itu dalam Rapat Kerja (Raker) gabungan secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menristek/Kepala BRIN, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatandi Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (5/5).
- KPK mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sesuai aturan. KPK mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) terlibat aktif bersama-sama pemerintah daerah mengawasi pemanfaatan anggaran tersebut karena nilainya yang besar.
“APIP juga menjadi perhatian KPK untuk secara independen dapat menjalankan fungsi check and balance, mengawal, mengamankan, mengawasi dan mengingatkan kepala daerah”, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (5/5).
- Penyaluran bansos tumpang tindih, Mensos Yuliari Batubara akhirnya memakai Data Baru usulan Ketua RT
- Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel : RUU Cipta Kerja Jangan Hanya Bicara Lapangan Kerja saja, tapi harus menghadirkan lapangan kerja yang bernilai
(*)
