Lagi, Tokoh Lampung Rilis Isu Aktual Yang Berkembang

182

Tim Redaksi :

Dirilis oleh Alzier Dianis Thabranie Via Whatsapp

Berikut ISU AKTUAL yang berkembang pagi hingga siang ini :

  1. Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman dari posisinya sebagai komisaris utama PT Adhi Karya (Persero). Pencopotan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Adhio Karya yang digelar Kamis (4/6).

Posisi Fadjroel digantikan oleh Dody Usodo Hargo. Selain Fadjroel, ada tiga komisaris lainnya yang juga dicopot dari kursi komisaris, yakni Bobby A A Nazief, Wicipto Setiadi, dan Rildo Ananda Anwar. Posisi Budi Harto sebagai Direktur Utama Adhi Karya digantikan oleh Entus Asnawi Mukhson. Sedangkan posisi Direktur Operasi I juga diganti dari Budi Saddewa Soediro menjadi Suko Widigdo.

  1. Kebijakan pemerintah tentang program tabungan perumahan rakyat (Tapera) ditentang rame-rame. Fraksi Partai Demokrat di DPR, Irwan memprediksi program itu hanya akan jadi ajang untuk cari uang. “Ini kenapa pemerintah tiba-tiba mengeluarkan PP untuk potong 3 persen gaji PNS, BUMN, TNI, polisi, termasuk pekerja swasta? Ini namanya cari duit, pemerintah cari duit nih, karena enggak ada uang,” kata Irwan, Kamis (4/6).

Anggota Komisi V DPR ini menyatakan, masyarakat yang menjadi korban kegagalan pemerintah mengelola sektor ekonomi, jangan dijadikan sasaran mengeruk uang. Menurutnya, Tapera hanya menambah beban warga negara yang sudah susah akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyebut kebijakan Tapera ini memperlihatkan tanggung jawab pemerintah menyediakan rumah bagi rakyat tak jalan. ‘Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat tak berfungsi,” katanya.

  1. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) juga menolak keras kebijakan Presiden Jokowi soal Tapera. Dengan kebijakan tersebut pemerintah akan memotong 3 persen dari gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta untuk bayar iuran Tapera.

‘’Tapera bukannya memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi rakyat, sebaliknya hanya akan jadi ladang permasalahan baru, sehingga ujung-ujungnya rakyat akan kembali menjadi objek penderita,” kata Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Kamis (4/6).

  1. Kalangan pengusaha juga menolak program Tapera yang diresmikan Presiden Jokowi lewat PP Nomor 25 Tahun 2020. Menurut pengusaha, Tapera menambah beban perusahaan. Menurut PP tersebut, baik pengusaha maupun pekerja diminta patungan membayarkan iuran program Tapera masing-masing 0,5 persen dan 2,5 persen.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Harijanto mengatakan program Tapera tidak tepat diberlakukan. “Apindo sudah menolak, setahu saya serikat pekerja juga menolak,’’ tegas Harijanto, kemarin.

  1. Sejumlah asosiasi buruh mengungkapkan keberatannya atas program Tapera, mereka minta Presiden Jokowi menganulir kebijakan tersebut karena memberatkan pekerja yang bergaji kecil. Kata mereka, baru saja pemerintah menaikkan iuran BPJS, sekarang mau potong gaji karyawan untuk program Tapera yang tidak jelas.

“Jadi, menurut saya iuran Tapera itu memberatkan buruh. Sejujurnya harus diakui, upah buruh itu sudah kecil, kalau dipotong-potong lagi, akan memberatkan buruh,” Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih, kemarin.

  1. Pengamat Tata Kota dan Perumahan dari Universitas Trisaksi, Yayat Supriyatna mengkritik Program Tapera Pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, program itu tidak menjamin peserta memiliki rumah, meskipun membayarkan iuran tiap bulan.

Yayat menuturkan tidak ada poin atau mekanisme bisa yang memastikan pemanfaatan tabungan perumahan, termasuk kepemilikan tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Tapera dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

“Apakah saat pensiun nanti dapat akumulasi dari pemotongan (iuran) ini? Apakah mampu membeli rumah yang makin lama makin mahal? Harus ada jaminan orang yang mengikuti Tapera ini punya rumah,” ujarnya Kamis, (4/6).

  1. Seperti diberitakan, pemerintah bikin ketentuan akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Aturan anyar ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020 lalu. Mengutip isi aturan tersebut, peserta dana Tapera terdiri dari pekerja, serta pekerja mandiri. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan, pekerja mandiri adalah setiap warga yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja.
Golongan pekerja di atas meliputi calon PNS, TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN dan BUMD, termasuk pekerja dari perusahaan swasta. Kebijakan pungut-memungut ini ide siapa, kok makin mencekik rakyat saja. Dananya juga mau buat apa, nggak jelas. Kalau untuk investasi, apakah bisa jalan dalam sikon seperti sekarang?

  1. Ketua MPR Bambang Soesatyo bisa memahami langkah pemerintah tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia, baik yang reguler maupun khusus di tengah pandemi COVID-19. Namun ia mengingatkan langkah tersebut, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru untuk calon jemaah maupun perusahaan penyelenggara haji dan umrah.
    “Kemenag harus segera duduk bersama dengan perusahaan penyelenggara haji dan umrah untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalahan teknis yang timbul akibat kebijakan pemerintah tersebut apalagi pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah akan menerima jemaah haji atau tidak,” ujar Bamsoet, Kamis (4/6).
  2. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengingatkan, isu pemakzulan di tengah suasana duka akibat pandemi COVID-19 dan anak bangsa yang lagi meresapi hari kelahiran Pancasila, hanya akan menguras energi dan menuai kritik dari masyarakat luas. Meskipun, kata dia, kegiatan diskusi yang merupakan ekspresi demokrasi untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi.
    “Itu memang hak setiap warga negara menyampaikan pendapat, tapi harus juga diingat, menyampaikan pendapat itu harus disertai tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tegas Basarah dalam keterangan pers, Kamis (4/6).
  3. Wakil Ketua MPR merangkap anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, mayoritas fraksi di DPR telah mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi rujukan atau konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pernyataan keras ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempertanyakan kenapa DPR sebagai pengusul RUU HIP tidak memasukkan TAP MPRS ke dalam RUU tersebut. “Sikap mayoritas fraksi-fraksi di DPR sebelum rapur sudah mengusulkan baik formal atau informal,” ujar HNW.

  1. Polri berhasil menyita 6,9 ton narkoba terhitung Januari hingga Juni 2020. Kapolri Jenderal Idham Azis menyebut, dengan capaian sebesar itu, berarti Polri telah menyelamatkan 27 juta penduduk Indonesia dari bahaya narkoba.

Narkoba sebanyak 6,9 ton itu terdiri dari 3,52 ton sabu, 3,35 ton ganja, 55,26 tembakau Gorilla, dan 552.427 butir pil ekstasi. Polri mengungkap 19.468 kasus tindak pidana dengan jumlah tersangka tersangka sebanyak 25.526 orang. “Saya apresiasi atas kerja tim yang mampu mengungkap ini, saya tekankan, jangan segan untuk beri tindakan tegas kepada para bandar,” tegas Jenderal Idham Azis, kemarin.

  1. Jaksa Penuntut Umum KPK akan mendalami keterangan asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum yang mengaku memberikan uang kepada anggota III BPK Achsanul Qosasi dan mantan Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman.
  2. Dua tahanan Kejagung kasus korupsi Danareksa Sekuritas Kejagung yakni mantan Dirut PT Dana Reksa Sekuritas Marciano Herdondrie Herman dan mantan Direktur Operasional Finance PT Dana Reksa Erizal dititipkan ke KPK.
  3. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tidak ada alasan untuk menunda lagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sebab, virus Corona tidak bisa diprediksi kapan akan selesai. Ia berkaca dari 60 negara di dunia yang tetap melaksanakan pilkada sesuai jadwal meski sedang diserang virus corona.
    “Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu COVID-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan. Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Semua on schedule, Jerman, Prancis juga melaksanakan,” kata Tito saat bersama Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke Kepulauan Ambas, Kamis (4/6)
  4. Gubernur Jatim, namun Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur karena tingkat tingkat kesembuhan pasien covid-19 di Jawa Timur terus meningkat. Per Kamis (4/6), recovery rate Jawa Timur mencapai 1.207 orang atau setara 22,33 persen. Angka ini menjadi capaian tertinggi selama sebulan terakhir.
  5. Satu Keluarga di Surabaya Meninggal Diduga COVID-19. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Surabaya melakukan rapid test serentak sepanjang gang Gubeng Kertajaya IX. Setidaknya 69 warga dirapid test. “Hasil rapid test, 5 warga reaktif. Saat ini ada yang di bawa ke hotel, ada juga yang diisolasi di rumah,” ujar Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser di Balai Kota, Kamis (4/6).
  6. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan jumlah kasus virus corona (covid-19) yang tinggi di Jawa Timur (Jatim) tak lepas dari uji tes PCR yang semakin masif. Jatim merupakan provinsi dengan jumlah pasien positif terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.
  7. Presiden Jokowi minta pelacakan corona dilakukan lebih agresif lagi dengan tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional, ia ingin pelacakan dilakukan dengan bantuan sistem teknologi. Ia menyebut digital diary dari Selandia Baru dan mobile GPS dari Korsel sebagai salah satu contoh. Jokowi menaikkan target pemeriksaan spesimen Corona menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Artinya, dari 10.000 jadi 20.000 per hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa berlakunya PSBB tahap kelima, dimulai Minggu (7/4) hingga akhir Juni 2020. Anies tetapkan bulan Juni sebagai masa transisi. Dalam masa transisi, sanksi terhadap pelanggaran PSBB tetap berlaku dan akan ditegakkan.

‘’Ada sejumlah ketentuan yang wajib ditaati dalam kebijakan perpanjangan PSBB di sejumlah sector, salah satunya sektor pendidikan. Kegiatan belajar-mengajar masih tetap dilakukan dari rumah,’’ kata Anies Baswedan, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, masih ada 66 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang masih masuk zona merah penyebaran virus corona (Covid-19). ‘’Mari kita bantu 66 RW ini agar bisa segera berubah, mudah-mudahan secara bertahap akan hilang,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat mendukung Presiden Joko Widodo dalam mengatasi pandemi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, beban Jokowi sebagai presiden tidaklah kecil. Bila warga tidak mendukung, pemerintah akan kesulitan menangani Corona yang berdampak besar dalam kehidupan.
“Saya dan gugus tugas di Jakarta ini merasakan besarnya dan kompleksnya penanganan selama 3 bulan ini. Apalagi di skala nasional,” ujar Anies dalam konferensi pers, Kamis (4/6).

  1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut perkantoran di DKI mulai buka 8 Juni sementara mal 15 Juni 2020. Anies Klaim Angka Penularan Corona di Jakarta Turun Drastis Sebelum PSBB, Anies Baswedan ingatkan kelonggaran di masa transisi jangan sampai berulang ke masa awal pandemi. Otoritas di Jakarta akan cabut semua kelonggaran bila terjadi keadaan darurat di masa transisi.
  2. Ketua KPU Arief Budiman mengaku pernah bertemu dengan eks caleg PDI-P Harun Masiku di kantor KPU pada September 2019. Dalam pertemuan itu Harun menyampaikan surat dari MA soal pencalonannya. “Saat itu cuma menyampaikan ini ada surat dari Mahkamah Agung, surat DPP PDI-P, foto, 15-20 menit sebetulnya banyak ngalor-ngidul-nya,” katanya saat menjadi saksi kasus dugaan suap dengan terdakwa eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridellina di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Arief juga membenarkan pertemuan anggota KPU Hasyim Asy’ari dengan terdakwa Agustiani Tio Fredelina terkait permohonan PAW caleg DPR dari PDIP. Arief malah menyebut pertemuan itu atas perintah dirinya. Arief dan Hasyim kemarin bersaksi dalam sidang lanjutan kasus suap PAW caleg DPR dari PDIP di PN Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.
Dalam pada itu Hasyim Asy’ari mengaku pernah bertemu dengan terdakwa kasus suap PAW Caleg DPR dari PDIP, Agustiani Tio Fredelina membahas permohonan PAW PDIP di ruang kerjanya, Senin (6/1). Saat itu dirinya didampingi eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

  1. Pangdam Jaya, Mayjen Eko Margiyono ajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam masa transisi kehidupan normal yang baru.”Sebelum vaksin Corona ditemukan, mari kita disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari kita semua beradaptasi dengan budaya baru. Kita biasakan selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak setidaknya satu meter, serta selalu menggunakan masker jika keluar rumah,” katanya di Pos Penyekatan Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/6).
  2. Masjid Sunda Kelapa Jakarta menggelar Shalat Jumat, hari ini dengan menampung 700 jemaah atau 50 persen dari kapasitas sesuai ketentuan selama masa transisi PSBB. Sedangkan Masjid Istiqlal belum siap menggelar shalat Jumat karena renovasi belum rampung, demikian juga Masjid Kauman Yogyakarta dan Masjid Agung Solo belum menggelar Shalat.
    MUI Serahkan Teknis Salat Jumat Saat Pendemi Corona ke DMI. Tempat ibadah di DKI Jakarta boleh dibuka kembali mulai besok, Jumat (5/6), tetapi hanya untuk kegiatan ibadah rutin, di luar itu tidak boleh alias rumah ibadah ditutup.
  3. Kepala BP2MI Benny Rhamdani menduga kuat pengiriman seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Purwakarta, Ika Sulastri ke Arab Saudi melanggar aturan. “Dugaan pelanggarannya sangat kuat. Sulastri dikirim ke Arab Saudi pada Januari 2020, sementara pemerintah sudah melarang pengiriman PMI ke Timur Tengah sejak 2015,’’ ujar politisi Partai Hanura ini.
  4. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengirim surat ke Menkominfo Johnny G Plate untuk meminta agar aplikasi Alkitab berbahasa Minang dihapus. Plt Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Zardi Syahrir mengatakan permintaan itu diajukan atas pertimbangan pendekatan budaya masyarakat Sumbar, bukan bermaksud membedakan agama.
  5. Update Corona di seluruh Indonesia, pada 4 Juni: kasus pasien positif corona sebanyak 28.818, sembuh 8.892, meninggal 1.721. Sedangkan DKI Jakarta pasien positif corona sebanyak 7.790. sembuh 2,607, meninggal dunia 523. Jatim 5.408 positif corona, 1.089 sembuh, dan 437 meninggal dunia.
  6. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengkritik pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut kampanye Pilkada 2020 cukup lewat media sosial dan taka ada kampanye akbar. Menurutnya, kewenangan menentukan metode kampanye bukan di tangan Mendagri, tapi ditentukan KPU. Ia menilai Tito terlalu jauh mencampuri urusan KPU.
  7. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan, 141.423 pekerja migran akan kembali ke Indonesia. Data itu ia peroleh dari BP2MI. Adapun pekerja migran Indonesia yang telah kembali ke tanah air berjumlah 94.787 orang, sebanyak 15.343 orang lewat Jakarta dan Bali. Sedangkan 79.444 orang lainnya melalui Batam, Kalbar, dan Kalimantan Utara.
  8. ICW serahkan amicus curiae (sahabat peradilan) kepada PN Jakarta Utara untuk persidangan 2 terdakwa kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, Kamis (4/6). ICW berharap agar amicus curiae ini dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa penyiram air keras ke Novel Baswedan.
  9. Pemerintah berharap ketaatan terhadap protokol kesehatan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan yang ia maksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak ketika keluar rumah.
  10. Wapres Ma’ruf Amin menyebut, pemerintah sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Penerapan new normal untuk menyiapkan masyarakat agar aman dari Covid-19, tapi tetap produktif.
  11. Menpan & RB Tjahjo Kumolo menegaskan, ASN harus patuhi protokol kesehatan selama new normal. ASN wajib mengatur jarak antarpegawai di kantor minimal satu meter, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, gunakan hand sanitizer, serta membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang.
  12. Komisi X DPR meminta pemerintah menjamin akes internet bagi siswa di berbagai daerah agar bisa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Orangtua dan guru harus memperhatikan kondisi mental dan psikologis anak selama belajar di rumah. “Pemerintah mesti menjamin akses internet tersedia untuk setiap keluarga secara merata,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Kamis (4/6).

(*)