Lounching Hari Aspirasi, Fraksi PKS Lamsel Siap Terima Kritik

218

Newslampung, KALIANDA – Berbagai pembangunan di Lampung Selatan, menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel.

Hal tersebut dibahas enam anggota Fraksi yakni Bowo Anggoro, M Akyas, Andi Aprianto, Lukman, Dede Suhendar dan Imam, saat lounching hari aspirasi di Aula wahana wisata Negeri Baru Resort (NBR) Kalianda, Senin (3/2/2020).’

Dihadapan awak media, berebarapa yang disorot antara lain kualitas pembangunan tahun 2019 yang carut-marut. 4.000an peserta BPJS Advokasi DPRD yang dihapuskan. Belum gregetnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor wisata.  BUMDes yang mati suri sampai pelibatan DPRD dalam membahas RKPD 2021.

Lukman misalnya, sangat menyayangkan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2019. Karena secara kualitas mengalami kemunduran di banding dengan proses pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

“Banyak laporan yang masuk ke kita, bahwa secara kualitas kondisi jalan yang dibangun masih buruk. Contoh jalan di Waypanji, balum seminggu sudah hancur lagi,” kata Lukman.

Menurut Lukman, apabila dikaitkan RPJMD, progres realisasi pembangunan di Lampung Selatan telah jauh melenceng.

“Sekarang ini banyak silpa dan silpa setiap tahunnya. Dari silpa 2018, tahun 2019 jadi silpa lagi. Contoh pembangunan di Natar, 2018 tidak dikerjakan, 2019 juga tidak dikerjakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dede Suhendar menyoroti soal BUMDes. Berdasarkan hal yang ia ketahui, hanya 40 persen BUMDes yang berjalan, selebihnya jalan ditempat alias mangkrak.

“Makanya kita akan tekankan ke pemerintah, agar serius terkait BUMDes. Karena  menyangkut APBDes,” kata Dede.

Sedangkan M Akyas turut menyayangkan apabila pemerintah tidak maksimal mendorong sektor pariwisata di Lampung Selatan. Pasalnya, Lampung Selatan memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan, hanya saja dari segi promosinya terlihat masih sangat kurang.

“Banyak wisata kita ini, cuma kurang greget aja promosinya dari Pemerintah Daerah. Dari laporan ada 49 lokasi wisata yang dimiliki, tetapi mana kok nggak ada greget sama sekali,” ujar Akias.

Sementara Andi Apriyanto menilai, pihaknya bersyukur karena pihak legeslatif dilibatkan dalam pembahasan RKPD untuk tahun 2021. Selama ini pihak legeslatif tidak pernah dilibatkan dalam rapat perencanaan tersebut.

“Kita ini tidak ingin DPRD ini hanya membaca, bertanya dan mengevaluasi. Makanya untuk pembahasan tahun depan kita minta dilibatkan. Kami bersyukur kemarin telah dilibatkan. Kami ini tidak hanya mengkritik, tapi mari kita mencari solusi untuk bersama,” tegas Andi. (gun/ags)