32 Isu Aktual Yang Berkembang Secara Nasional Kembali Di Sebar Ke Masyarakat

Redaksi
-
226

Tim Redaksi :

Dirilis oleh Alzier Dianis Thabranie Via Whastapp

Berikut ISU AKTUAL yang berkembang pagi hari ini :

  1. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutardoga melempar sinyal duet Prabowo Subianto – Puan Maharani pada Pilpres 2024. Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan PDI-P berkoalisi dengan Partai Gerindra pada pemilu mendatang, melihat hubungan baik Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, ia menegaskan, sikap PDI-P dalam pencapresan dan koalisi, sepenuhnya akan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputeri.

“Saya tak mau berandai-andai, tapi memang dari dulu antara Pak Prabowo dan Bu Mega sangat dekat dan dengan mbak Puan juga sangat dekat, mas Prananda juga, dengan keluarga Ibu sangat dekat, dan Ibu pernah berpasangan juga dengan Prabowo. Tapi untuk pencapresan dan koalisi, itu adalah kewenangan dan hak prerogatif dari ketua umum kami. Itu disahkan di kongres,” ujar Eriko lagi.

  1. Ketum PA 212 Slamet Ma’arif mengatakan, sebaiknya Gerindra memunculkan capres baru yang lebih muda selain Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ia menilai, pengkaderan Gerindra gagal jika tetap mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Prabowo jadi negarawan saja, biarkan dia menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan.
    “Pengkaderan Gerindra berhasil bila muncul calon baru dan muda, tapi jika paksakan Prabowo jadi capres lagi ya berarti pengkaderan Gerindra gagal,” ujar Slamet Ma’arif.
  2. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, peluang koalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang tetap terbuka. Namun, Mardani menegaskan PKS akan berusaha untuk mengusung kadernya sendiri sebagai calon presiden. “Tahun 2024 PKS akan berusaha mengusung kadernya sendiri. Tapi peluang koalisi untuk memajukan Indonesia tetap terbuka,” kata Mardani.
  3. Jubir Menko Marves Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi menilai tantangan ekonom Rizal Ramli bagaikan mau menjatuhkan pemerintah, bukan untuk memberi kritik yang membangun. “Mindsetnya ini mereka sudah beda di sana, kayaknya dia seakan-akan mau jatuhkan pemerintah aja. Kan nggak semudah itu aja jatuhin pemerintah,” tegasnya.
    Jodi menegaskan, diskusi akan dilakukan, tetapi bukan untuk menjadikan panggung politik bagi siapapun. “Saya tegaskan lagi, kalau mau ini bukan panggung buat siapa-siapa, jangan dijadikan dan dibawa ke urusan politik lah. Nggak elok! Capek lah kita kayak begitu,” ujar Jodi lagi.
  4. Tersangka suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku sempat menitipkan koper berisi uang untuk Saeful Bahri di Rumah Aspirasi kepada Kusnadi, office boy Kantor DPP PDI pada pertengahan Desember 2019. Itulah pengakuan Kusnadi saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, kemarin.

“Bertemu di resepsionis, terus dia minta tolong mau ketemu Doni sama Saeful. Dia nunggu lama, minta tolong titip,” ujar Kusnadi.

  1. Dua Penyerang Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun Penjara, Tim Advokasi Novel Baswedan menilai tuntutan terlalu ringan, mestinya didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kejanggalan lain adalah jaksa tidak menghadirkan tiga saksi yang sebelumnya diperiksa penyidik Polri, yakni Komnas HAM dan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk kepolisian.

“Sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat akhirnya terkonfirmasi. Penuntut pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hanya menuntut dua terdakwa penyerang Novel Baswedan 1 tahun penjara. Tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan. Alih-alih bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, justru penuntutan ini tidak bisa lepas dari kepentingan elite mafia korupsi dan kekerasan,” kata anggota tim advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana.

  1. Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut sidang kasus penganiayaan berat terhadapnya hanya formalitas belaka. Sebab, kedua terdakwa, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir hanya dituntut 1 (satu) tahun penjara.
    “Hari ini kita lihat apa yang saya katakan bahwa sidang serangan terhadap saya hanya formalitas. Saya sudah menduga hal itu akan terjadi sejak awal penyidikan kasus tersebut. Ini kebobrokan hukum yang dipertontonkan secara vulgar,’’ kata Novel melalui akun Twitternya @nazaqistsha.
  2. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 bila tidak mampu memenuhi tambahan anggaran untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Ia khawatir Pilkada 2020 malah bakal jadi sumber penularan massal Covid-19 apabila protokol kesehatan tak dapat diterapkan secara maksimal.

“Berpotensi terjadi penularan massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200.000 penyelenggara. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan protokol Covid-19 atau mengambil ajang uji coba,” kata Wahyu dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, Menkeu, KPU, DKPP, dan Bawaslu di gedung DPR.

  1. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tanggal 9 Desember 220 tidak akan mengalami penundaan. Menurut Mahfud, pesta demokrasi tersebut bertujuan untuk melahirkan kepala daerah definitif. “Artinya, kepala daerah-daerah itu harus definitif, kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya, itu kan pemerintahan nanti Plt (pelaksana tugas) semua,” ujarnya.
  2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo mengungkapkan ada puluhan kabupaten/kota dan sembilan provinsi yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 berstatus zona merah virus Corona sehingga beresiko tinggi terjadinya penularan virus corona.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengusulkan agar daerah yang berstatus zona merah virus Corona tidak melakukan kampanye Pilkada 2020. kampanye di daerah zona hijau Corona juga harus dibatasi jumlah massanya.
“Gugus Tugas telah merekomendasikan tentang penyelenggaraan pilkada, namun seluruhnya dengan catatan-catatan khusus, yaitu harus menaati protokol kesehatan,” tegas Doni Monardo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR.

  1. Ketua KPU Arief Budiman akan mendesain tahapan Pilkada 2020 sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kampanye Pilkada Serentak 2020 tidak menimbulkan kerumunan dengan membatasi jumlah pertemuan-pertemuan fisik.
    “Kampanye, kami juga sedang mendesain pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara fisik, tadi juga sudah disampaikan ide dari Pak Gubernur Pak Ganjar, hindari kerumunan,” ujarnya.
  2. Komisi II DPR dan pemerintah (Mendagri, Menkeu, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) menyepakati usulan penambahan anggaran KPU untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.
    Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan kebutuhan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp 1,02 triliun demi menjamin kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Juni.
  3. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dengan bertambahnya tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020 menjadi 304.927, 66 kabupaten/kota tidak bisa memberi dukungan alat pelindung diri (APD). Selain itu, di 70 kabupaten/kota belum selesai restrukturisasinya dan kondisi internet di kantor Bawaslu daerah belum siap, masih memerlukan bimbingan teknis.
  4. Ratusan warga Desa Korihi melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis (11/6/2020). Warga desa mendesak transparansi dana desa dan anggaran COVID-19. Sementara itu, puluhan warga Awassalo, Panyula, Tanete Riattang Timur, Bone, menggeruduk kantor DPRD Bone karena tidak menerima bansos COVID-19.
  5. KPK menyita tiga kendaraan dan uang tunai yang diamankan saat penangkapan eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. KPK menyebut barang-barang tersebut berkaitan dengan perbuatan tersangka dalam kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar.
  6. Anak eks Sekretaris MA, Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi, tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap dan gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat ayahnya, karena anaknya sedang sakit. KPK memanggil ulang Rizqi untuk lakukan pemeriksaan pada 18 Juni mendatng.
  7. KPK membantu menangkap sekaligus menyerahkan buron kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD dr Rasidin, Padang, ISW ke Polresta Padang, Sumatera Barat. Kegiatan itu sebagai salah satu tugas koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK.
  8. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan buron sejak 2019 tersebut ditangkap di sebuah rumah di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Kami (11/6) sekitar pukul 07.30 WIB. Penyerahan buronan ke Polresta Padang tersebut dilakukan di Polres Bogor.
  9. Penyidik Kejagung periksa 2 pejabat OJK dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Jiwasraya, yakni Dhini Anggraini selaku PIC Pemeriksaan Perdagangan Saham IIKP 2 OJK dan Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK.

Penyidik Kejagung ingin tahu seperti apa proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung ingin mencari dan menemukan pihak-pihak lain yang terlibat kasus korupsi yang merugikan negara puluhan triliun itu.

  1. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis mengecek kesiapan new normal di Pasar Tanah Abang. Keduanya menyaksikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19) belum dipatuhi oleh pedagang dan pembeli. Banyak yang tidak memakai masker dan menerapkan physical distancing atau jaga jarak.
  2. Pemprov DKI akan mengatur aktivitas pasar pada PSBB masa transisi. Anies menegaskan pasar yang diketahui pedagangnya terpapar virus Corona (COVID-19) akan ditutup. Pemprov juga berencana buka pasar sesuai aturan ganjil-genap. Artinya, kios nomor ganjil buka di tanggal ganjil, kios nomor genap buka di tanggal genap. Dengan cara seperti itu kapasitas pengunjung dapat dikendalikan.
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya akan mengizinkan mal dibuka mulai 15 Juni mendatang. Namun tempat bermain anak hingga bioskop belum boleh beroperasi.
  3. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersyukur karena tingkat kepercayaan publik terhadap MPR masih tinggi di tengah berbagai tantangan yang menerpa demokrasi akibat pandemi COVID-19. Hal itu bisa dilihat dari hasil survei Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020.
    “Tingkat kepercayaan publik itulah yang menjelaskan kepada kita, mengapa Indonesia tetap teduh dan kondusif secara politik. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara antara lain, Brazil, India dan Amerika Serikat. Kenapa? Karena kita punya nilai-nilai kegotong-royongan yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya.
  4. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai memberatkan sejumlah pekerja maupun pemberi kerja. Menurutnya, pemerintah mempelajari keluhan dan keberatan yang disampaikan para pekerja.
    ‘’Kita dorong pemerintah kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan manajemen investasi dalam mengelola dan mengawasi dana Tapera dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi maupun prospek investasi,’’ ujar Bamsoet.
  5. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP- Tapera) agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana peserta, jangan salah kelola.

“Uang yang akan dikelola BP- TAPERA adalah uang dari para pekerja yang telah mengeluarkan keringat dan berharap mendapatkan rumah layak huni,” ujar Moeldoko.

  1. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengapresiasi upaya pemerintah menunda kebijakan new normal di sekolah. Ia berharap, kesehatan anak-anak Indonesia tetap dijaga agar terhindar dari infeksi virus COVID-19. “Kami sudah menyarankan Kemendikbud untuk menunda anak masuk sekolah seperti biasanya. Kesehatan mereka harus dijaga karena mereka adalah masa depan bangsa,” katanya.
  2. Ketum Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan kader partainya untuk membantu pemulihan ekonomi dampak pandemi Corona, fokusnya kepada kalangan anak muda. “Kader Partai Golkar harus memastikan juga anak muda di pesantren tetap bisa bejalar meskipun jarak jauh makanya kita harus bantu jaringan internetnya atau jika tidak punya laptop kita harus pikirkan bagaimana menyediakannya,” ujarnya dalam acara halal bihalal Fraksi Golkar MPR.
  3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aktivitas ekonomi global sudah mulai membaik pada Mei 2020 seiring dengan relaksasi dan normalisasi dari pemerintah di masing-masing negara. Hal itu tercermin dari level kontraksi PMI manufaktur global yang sudah meninggalkan titik terendahnya.

“Negara-negara yang sudah mencatatkan perbaikan PMI manufaktur antara lain Amerika Serikat (AS), China dan Malaysia yang sudah melakukan relaksasi lockdown. Kita harap Indonesia bisa segera mengikuti,” ujarnya.

  1. Partai Golkar mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan dari 4 menjadi 7 persen agar jumlah fraksi di DPR menjadi lebih sederhana. Menurutnya, sistem presidensial akan lebih efektif jika ditopang dengan sistem multipartai sederhana.

“Sistem pemerintahan kita selama ini menganut sistem presidensial, itu akan efektif dan selaras kalau DPR menganut sistem multipartai sederhana,” kata Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Jakarta.

  1. PKB meminta presidential threshold turun menjadi 10 persen dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Fathan Subchi mengatakan penurunan ambang batas itu untuk mencegah polarisasi dukungan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
  2. Kejagung memeriksa 14 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah kepada KONI Pusat di Kemenpora tahun 2017. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, para saksi yang diperiksa itu diduga menerima honor dari sebuah kegiatan yang diselenggarakan KONI Pusat.

“Tim jaksa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga menerima aliran uang berupa honor rapat dan uang pengganti transport dalam kegiatan yang dilaksanakan KONI Pusat 2017 tersebut,” katanya.

  1. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi umumkan akan membuka Ibadah haji tahun 2020 bahkan meminta negara-negara yang akan memberangkatkan jemaah haji menyiapkan jemaahnya.
    Terkait hal itu, Abdul Wachid meminta Menag Fachrul Razi segera menyiapkan atau mencabut penundaan keberangkatan jama”ah Haji yang telah diumumkan. Ia berharap Menag segera membuat scenario pemberangkatan jemaah.
  2. Kabar terbaru, Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah menetapkan eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
    Informasi yang beredar, surat penetapan tersangka itu bernomor B/47/VI/2020/Dittipidsiber ‎Bareskrim tanggal 10 Juni 2020. Namun ketika dikonfirmasi ke Humas Mabes Polri soal kebenaran status tersangka Said Dudi, belum ada respon.

(*)

BERITA TERKAITDARI PENULIS