KALIANDA– Mencuatnya pungutan setoran proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan sebesar hingga mencapai 25%, masih menjadi misteri dan menjadi pertanyaan semua pihak. Bahkan, disebuah group whattupp pun sempat menjadi pembahasan yang ramai dan menarik perhatian masyarakat. Berkaitan dengan itu, media ini yang mencoba mencari kebenaran atas pungutan setoran proyek tersebut gagal untuk mendapatkan jawaban pastinya.
Kabid Bina Marga PUPR Lamsel Adi yang sempat dijumpai tak juga dapat memberikan jawabannya. Dirinya hanya membisu saja saat media ini mengklarifikasi terkait pungutan setoran proyek yang mencapai hingga 25% tersebut. “Soal itu nanti saja bang, saya lagi dipanggil kadis untuk rapat, jadi mohon maaf saya lagi buru buru,” ucap Adi, Kabid Bina Marga saat dijumpai media ini di lingkungan kantor Dinas PUPR Lamsel, Selasa (5/9/2023).
Sebagaimana diketahui, dikutif melalui Ungkap.id, bahwa akibat besarnya setoran yang di minta oleh Dinas PUPR mengakibatkan pembangunan di Lampung Selatan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak. Disinyalir kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung, Hasbie Aska S.T melalui orang kepercayaannya memungut setoran disetiap kegiatan proyek dinas PUPR sebesar 25 persen pada tahun anggaran 2023.
Berdasarkan keterangan salah seorang kontraktor yang berinisial S, menjelaskan bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan dari dinas PUPR Lampung Selatan dengan Setor 25% kepada orang kepercayaan kepala Dinas PUPR.
S, kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan yang ia kerjakan ini sudah terpotong oleh besaran setoran 25%. “25 % baru setoran ke dinas saja, belum lagi pajak dan yang lainnya maka bila pekerjaan ini kami kerjakan sesuai maka apa hasil kami,” ujarnya.
“Coba kawan kawan media pertanyakan ke dinas PUPR jangan hanya menyalahkan kami para kontraktor saja, tanyakan ke dinas PUPR uang setoran yang 25% itu diberikan sama siapa saja,” ketus S dengan nada sedikit kesal. (*/asof)
